Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jubir Satgas COVID Ingatkan Orangtua Awasi Gajet Anak Saat Belajar Online

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 27 Juli 2021
Jubir Satgas COVID Ingatkan Orangtua Awasi Gajet Anak Saat Belajar Online

Ilustrasi belajar online. (Foto: pixabay/sasint)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro menegaskan orang tua harus bisa membagi waktu anak-anak pada saat mereka bermain gadget selama menjalani pendidikan daring selama masa pandemi COVID-19.

“Nah kalau 'online' kan kita hanya memanfaatkan gadget untuk komunikasi ya. Tapi kalau di luar waktu sekolah nah ini yang harus hati-hati. Jangan sampai cara instan untuk menghibur anak ini jadi berlebihan, jadi harus dibatasi dan dikasih 'break',” kata Reisa, dalam bincang-bincang bersama Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) secara daring di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/7).

Baca Juga:

Edukatif, Yuk 'Berkunjung' ke Museum Macan Dari Rumah

Semua aktivitas belajar mengajar pada anak di Indonesia dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada selama masa pandemi COVID-19. Karena itu, Reisa menyarankan orang tua untuk membagi waktu anak saat menggunakan gadget ke dalam beberapa sesi.

“Misalnya 120 menit waktunya sehari di luar jadwal sekolah, tapi dikasih sesi-sesi jeda. Misalnya tiga kali sesi, jadi setiap 40 menit 'break' dulu. Nanti 40 menit lagi baru mengerjakan yang lain, setelah itu baru boleh gadget lagi,” kata Reisa.

dr Reisa Broto Asmoro
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Broto Asmoro. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

Menurut Reisa, sebenarnya gajet dapat memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Namun, lanjut dia, anak tetap perlu diawasi saat memainkannya.

Reisa juga tidak menyarankan anak yang berusia di bawah dua tahun diperbolehkan bermain gadget. Sedangkan untuk balita, orang tua harus benar-benar memberikan pendampingan penuh pada anak saat bermain, karena mereka membutuhkan barang-barang yang nyata untuk bermain.

“Anak-anak yang memiliki umur di bawah 18 tahun kan harus menjalankan sekolah 'online', sekolah daring. Dalam situasi tersebut, harus ada kesepakatan yang bisa disesuaikan dengan jadwal pembelajaran 'online' setiap harinya,” tutup dia. (*)

Baca Juga:

Jangan Keluar Rumah, 5 Permainan Rumahan Ini Baik untuk Perkembangan Si Kecil

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Sekolah Tatap Muka
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Masalah ini, juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan Normal, Begini Penjelasan Pemerintah
Pemerintah menegaskan bahwa sekolah tatap muka tetap berjalan normal. Kegiatan ekstrakurikuler juga tidak ada pembatasan.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan Normal, Begini Penjelasan Pemerintah
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Indonesia
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Indonesia
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Puan menyayangkan tidak adanya pembenahan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Indonesia
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Untuk peserta didik di jenjang Sekolah Dasar dimulai dari usia 7 tahun pada bulan Juli tahun berjalan, atau usia 6 tahun jika punya kecerdasan istimewa dan psikis uang direkomendasikan medis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Lifestyle
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di wilayah DKI Jakarta, berikut daftar dokumen penting yang harus disiapkan sesuai jenjang pendidikan
ImanK - Senin, 26 Mei 2025
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Indonesia
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Keempat jalur pada sistem SPMB dikembangkan berdasarkan landasan konstitusional serta evaluasi terhadap permasalahan dalam praktik pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) periode 2017-2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Indonesia
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.
Frengky Aruan - Minggu, 24 November 2024
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Bagikan