Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (27/6).
Menurut Jokowi, pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.
Jokowi berujar, luka-luka akibat pelanggaran HAM berat harus segera dipulihkan agar masyarakat mampu bergerak maju.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Program Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Berat HAM
Meski pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus terhadap pemulihan hak-hak korban, Jokowi memastikan tidak bakal menegasikan mekanisme yudisial.
Beberapa program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM itu melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja para korban, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.
"Saya mendapatkan laporan, korban dan keluarga korban di Aceh telah memulai atau telah mulai mendapatkan program tersebut," tutur Jokowi yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/6).
Baca Juga:
Prabowo Bicara Pesawat Tempur KFX/IFX Usai Menghadap Jokowi
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.
"Ada komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang," tutup Jokowi. (Knu)
Baca Juga:
Pengamat Ungkap Koalisi Anies Perlu Yakinkan Masyarakat dengan Melanjutkan Program Jokowi
