Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jokowi Bakal Jadi Perantara Calon Pasangan Ganjar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 24 April 2023
Jokowi Bakal Jadi Perantara Calon Pasangan Ganjar

PDI Perjuangan resmi menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. (ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/YU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokratasi Indonesia (PDI) Perjuangan telah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat jelas mengamankan dan menangkan Ganjar sebagai presiden penggantinya.


Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai ada upaya Presiden Joko Widodo untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

Baca Juga:

Malam Minggu Jokowi dan Istri ke Labuan Bajo Agenda Pribadi

"Karena posisi Ganjar sudah jelas sebagai capres dan didukung juga oleh Jokowi, maka dukungan Jokowi terhadap Prabowo menurut saya adalah upaya untuk mengajak Prabowo jadi pasangan Ganjar sebagai cawapres," katanya.

Upaya Jokowi untuk menggaet Prabowo sudah terlihat selama lima bulan terakhir. Jokowi seolah meng-endorse Prabowo melalui keakraban keduanya dalam komunikasi yang intens saat pertemuan-pertemuan terakhir.

"Diperkirakan tadinya Prabowo potensial menjadi capres, tetapi kalau melihat situasi sekarang, tidak mungkin Jokowi sebagai kader PDI-P dan dia sudah menyatakan dukungan yang tegas soal Ganjar sebagai capres di pengumuman. Tidak mungkin Jokowi mengubah posisinya dari mendukung Ganjar menjadi capres berubah mendukung Ganjar menjadi cawapres. Kan ngak mungkin, sulit," jelas Djayadi.

Jokowi tampak seperti sosok yang akan menjadi perantara untuk menjembatani rencana koalisi partai-partai dalam pengusungan capres-cawapres.

Sehingga dia tidak menampik kemungkinan besarnya kans antara Ganjar-Prabowo menjadi pasangan di pilpres mendatang.

"Soal diterima atau tidak itu kan soal perkembangan dinamika politik ke depannya. Jadi kalau kita bicara soal apakah ada kans Prabowo jadi cawapres Ganjar, ada kans nya. Tergantung apakah Jokowi bisa meyakinkan Pak Prabowo soal itu. Dan tentu nanti akan tergantung kepada bagaimana perjanjian antara Prabowo dengan Ganjar dan PDI-P," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Selesai Temui Jokowi 1 Jam Lebih, Prabowo Tolak Tawaran Jadi Cawapres Ganjar

#Pilpres #Pemilu 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan