Jokowi Ancam Reshufle, Mendagri Tito Bereaksi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 Juni 2020
Jokowi Ancam Reshufle, Mendagri Tito Bereaksi

Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui tidak memikirkan soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. Dirinya merasa fokus bekerja saja sesuai bidang kerjanya sebagai Mendagri dan menyerahkan semua kepada Allah SWT.

"Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Baca Juga

Din Syamsuddin Tantang Jokowi Realisasikan Perombakan Kabinet

Ia mengaku tugas beratnya saat ini adalah mengawal agar Pilkada Serentak 2020 bisa berlangsung secara Jujur dan Adil (Jurdil) serta bebas dari COVID-19. Dia bertekad agar pelaksanaan Pilkada tidak menjadi media atau cluster penularan COVID-19.

“Sekali lagi, saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati, " ujar Tito yang mantan Kapolri ini.

Tito membantah bila dirinya meminta secara khusus kepada anggota Komisi II DPR Juntuk berbicara soal usulan kepada presiden Jokowi agar tidak diganti dari posisinya sebagai Mendagri usai muncul isu reshuffle belakangan ini.

Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan penghargaan dan uang dana inovasi daerah (DID) kepada perwakilan pemerintah daerah pemenang inovasi berupa simulasi protokol kesehatan dalam penyediaan layanan publik di tengah pandemi COVID-19 di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (22/6/2020). (Fransiska Ninditya)
Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan penghargaan dan uang dana inovasi daerah (DID) kepada perwakilan pemerintah daerah pemenang inovasi berupa simulasi protokol kesehatan dalam penyediaan layanan publik di tengah pandemi COVID-19 di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (22/6/2020). (Fransiska Ninditya)

Anggota DPR Johan Budi diketahui sempat berguyon soal isu reshuffle. Johan Budi berucap agar Tito tak diganti sebagai Mendagri dalam Rapat Kerja dengan Komisi II kemarin.

"Jadi kemarin ada yang menyampaikan [soal tak diganti], saya agak sedikit kurang nyaman, nanti dikira ada pesanan dari saya, tidak. Saya sama sekali tak pernah meminta kepada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak," kata purnawirawan Polri ini.

Tito berkeyakinan ucapan Johan Budi semata-mata hanya spontanitas. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam tiap rapat kerja yang digelar oleh Komisi II DPR merupakan bentuk kewajiban dari jabatannya saat ini.

Ia menegaskan bahwa persoalan reshuffle kabinet merupakan urusan Tuhan Yang Maha Esa dan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.

"Saya percaya bahwa jabatan apapun juga itu amanah dari Allah, dan atas keputusan hak prerogatif presiden, kita hormati," kata dia.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengaku saat ini hanya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Kementerian Dalam Negeri saja.

Salah satu tugas itu, kata dia, adalah mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 agar mampu berjalan secara lancar, jujur, transparan dan adil.

Baca Juga

Setuju dengan Kemarahan Jokowi, MUI Nilai Menteri Kabinet Tak Miliki Sense of Crisis

"Insya Allah dengan situasi yang baru dan luar biasa karena COVID-19 ini, kita akan bisa menjaga agar Pilkada tak menjadi media penularan COVID-19," kata Tito.

Kelakar Johan soal reshuffle dilontarkan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/6). Johan meminta Tito tak diganti karena dia menilai sejauh ini Tito berkinerja bagus, terutama soal persiapan Pilkada Serentak 2020. (Knu)

#Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Bagikan