Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memuji sikap Presiden Joko Widodo yang tegas menegur kinerja para menterinya dengan mengancam akan melakukan rombak kabinet. Menurut Din, janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat.
"Maka rakyat akan menunggu realisasinya," ujar Din kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).
Baca Juga
Restu Megawati Jadi Penghalang Jokowi Rombak Kabinet Indonesia Maju
Menurut Din, kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan kabinet ahli atau zaken kabinet dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas.
"Hindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi, diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya," sebut Din.
Pria yang kini menjabat Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) mendesak Presiden Jokowi sebaiknya menghindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi. Namun diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya.
"Kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri berkinerja buruk, dan janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya," ujar dia.
Menurutnya, selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yang angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi memang dalah kerugian politik bagi Presiden.
Selain itu, dalam beberapa poin usulannya, Din juga berharap dalam menghadapi masalah bangsa seperti musibah Covid-19, dibutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa.
"Tidak ada salahnya untuk mendengar aspirasi rakyat, apalagi yang kritis. Karena boleh jadi dalam kritik itu ada solusi yg bersifat konstruktif. Salah adanya jika aspirasi itu dibungkam, baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran, ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan," ungkap Din.
Di bidang kesehatan, Din sudah memprediksi Jokowi bakal menemukan fakta bahwa penanggulangan COVID-19 tidak dikerjakan maksimal.
"Apa yang digambarkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato itu, umpamanya secara khusus bidang kesehatan yang dinilainya tidak bekerja secara benar dalam menanggulangi COVID-19, sudah kami bayangkan sebelumnya," jelas eks Ketum PP Muhammadiyah itu.
"Kami menggugat Perppu Presiden yang dikatakan untuk menanggulangi COVID-19, padahal alokasi dana yang disediakan untuk itu, menurut Presiden hanya Rp 75 Triliun, walau data lain mengatakan Rp 85 Triliun atau sekitar 9%. Celakanya lagi, penggunaan dana tersebut sampai dengan Juni 2020 hanya 1,6 persen," katanya.
Tak Bisa Tidur
Baca Juga Ini Sejumlah Menteri yang Gegara Gertakan Jokowi
Din menganggap penanggulangan virus corona saat ini tidak serius, dan justru menganggap enteng permasalahan. Para pihak yang diberi tugas tersebut tidak membantu masyarakat yang terdampak.
"Inilah yang kami kritik bahwa penanggulangan COVID-19 tidak serius, terkesan meremehkan, dan tidak fokus membantu rakyat. Seperti rakyat harus membayar mahal untuk Rapid Test/Swab Test, dan tidak peduli terhadap tenaga medis yang banyak menjadi korban mati dalam menjalankan tugas karena minimnya alat pelindung diri)," kata Din. (Knu)
