Jelang KTT AIS Forum 2023, Polri Antisipasi Konflik Terorisme hingga Kejahatan Bersenpi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 08 Oktober 2023
Jelang KTT AIS Forum 2023, Polri Antisipasi Konflik Terorisme hingga Kejahatan Bersenpi

Kasatgas Tindak Operasi Tribrata Agung 2023 Brigjen Pol Waris Agono. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 untuk pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS).

Kasatgas Tindak Operasi Tribrata Agung 2023 Brigjen Waris Agono mengatakan, operasi itu dibagi beberapa satuan tugas (satgas). Salah satunya satgas tindak yang bertugas mengantisipasi konflik sosial, terorisme hingga kejahatan yang menggunakan senjata api (senpi).

Baca Juga

Korlantas Kerahkan 103 Kendaraan Listrik Kawal VVIP KTT AIS

Satgas tindak ini nantinya akan bertugas mengantisipasi, menangani, dan menindak apabila terjadi peristiwa yang bersifat kontinjensi selama pergelaran KTT AIS Forum 2023.

"Seperti konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang menggunakan senpi, bahan peledak, bom dan drone yang tidak terdaftar dalam forum anti drone yang sudah disepakati," kata Waris kepada wartawan di Bali, Minggu (8/10).

Menurut Waris, satgas tindak itu telah melakukan persiapan pengamanan sejak satu pekan sebelum penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 tersebut.

Menurut Waris, KTT AIS Forum 2023 nantinya akan diikuti oleh 51 negara, dan Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama kali digelar.

Baca Juga

Heru Budi Klaim Udara Jakarta Membaik saat KTT ASEAN

Karenanya, berbekal pengalaman keberhasilan pengamanan KTT G-20, dan KTT ASEAN, maka pola pengamanan KTT AIS Forum 2023 akan melakukan hal yang sama.

"Kita punya pengalaman KTT G-20, KTT ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta. Kami sudah merencanakan pengamanan KTT AIS ini mengacu keberhasilan pengamanan KTT G-20 dan KTT ASEAN lalu," ucapnya.

Dia mengungkapkan, pusat komando atau command center 91 dalam pengamanan akan menggunakan 18 aplikasi mulai dari pemantauan penerbangan pesawat delegasi, kondisi cuaca hingga kondisi di lapangan.

Ada juga aplikasi face recognition yang berisi database daftar pencarian orang (DPO) atau orang yang dicurigai guna mencegah terjadinya tindak pidana.

Personel Brimob yang dikerahkan dalam pengamanan ini sebanyak 842 personel. Ratusan personel tersebut nantinya disebar ke lima klaster dan ditempatkan di titik-titik yang sudah ditentukan.

Tidak hanya melakukan pengamanan di Bali, Polri juga melakukan pengamanan di jalur penyeberangan laut.

Wilayah sekitar seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur juga melakukan pengamanan dengan menggelar kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan.

Sekedar informasi, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum tahun 2023.

KTT AIS Forum 2023 ini akan berlangsung di Bali pada 10-11 Oktober mendatang dan dihadiri puluhan negara kepulauan yang menjadi peserta. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gantikan Jokowi Pidato di KTT ASEAN 2023

#Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Masalah-masalah etik masih terjadi di tubuh Polri
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Indonesia
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Pelaku meminta tebusan 30.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan ke alamat bitcoin
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Keberhasilan SPPG mencerminkan komitmen Polri mendukung program pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Indonesia
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Jadi terobosan komunikasi publik yang dirancang untuk membangun ruang dialog terbuka.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Indonesia
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Menekankan tiga isu strategis yang menjadi prioritas reformasi Korps Bhayangkara.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Bagikan