Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 11 April 2020
 Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria memberi salam usai pemilihan, di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4). ANTARA/Deka Wira

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta belum mengetahui jadwal pelantikan Wakil Gubernur DKI terpilih Riza Patria usai mengirimkan surat keputusan (SK) Riza ke Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi kalau SK presidennya, sudah ke luar nanti mereka menjadwalkan kapan pelantikannya. Itu gawenya di Kemendagri," kata Plt Sekretaris DPRD DKI, Hadameon Aritonang saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4).

Baca Juga

AJI Kritik Rapid Tes COVID-19 untuk Wartawan, Ini Alasannya

Pengiriman SK Riza Patria ke Kemendargi sudah dilakukan sejak Kamis (9/4) lalu. DPRD berharap Kemendagri segera meneruskan surat itu untuk disampaikan ke Presiden Jokowi, Sehingga pelantikan segera terlaksana dalam waktu dekat.

"Jadi aslinya ke ke menteri. Lalu tembusannya ke Dirjen Otda," jelasnya.

Riza
Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Gerindra, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan politikus Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai Wagub DKI. Penetapan ini setelah Riza memenangkan pemungutan suara pemilihan DKI 2 yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

"Berdasarkan hasil penghitungan suara, ditetapkan saudara Riza Patria menjadi wakil gubernur terpilih sisa jabatan 2017-2022," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin sidang setelah pemungutan suara Wagub.

Baca Juga

Menkes Terawan Izikan Anies Lakukan PSBB di Jakarta

Tercatat, Riza mendapatkan sebanyak 81 suara. Sementara pesaingnya Nurmansjah Lubis dari PKS hanya mengantongi 17 suara. Kemudian, suara tidak sah sebanyak dua.

Total pemilih untuk Wagub sebanyak 100 anggota DPRD. Hal itu tertuang dalam daftar absensi yang menghadiri proses pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS Gerindra Rebutan Wagub DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan