Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria memberi salam usai pemilihan, di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4). ANTARA/Deka Wira
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta belum mengetahui jadwal pelantikan Wakil Gubernur DKI terpilih Riza Patria usai mengirimkan surat keputusan (SK) Riza ke Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi kalau SK presidennya, sudah ke luar nanti mereka menjadwalkan kapan pelantikannya. Itu gawenya di Kemendagri," kata Plt Sekretaris DPRD DKI, Hadameon Aritonang saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4).
Baca Juga
Pengiriman SK Riza Patria ke Kemendargi sudah dilakukan sejak Kamis (9/4) lalu. DPRD berharap Kemendagri segera meneruskan surat itu untuk disampaikan ke Presiden Jokowi, Sehingga pelantikan segera terlaksana dalam waktu dekat.
"Jadi aslinya ke ke menteri. Lalu tembusannya ke Dirjen Otda," jelasnya.

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan politikus Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai Wagub DKI. Penetapan ini setelah Riza memenangkan pemungutan suara pemilihan DKI 2 yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).
"Berdasarkan hasil penghitungan suara, ditetapkan saudara Riza Patria menjadi wakil gubernur terpilih sisa jabatan 2017-2022," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin sidang setelah pemungutan suara Wagub.
Baca Juga
Tercatat, Riza mendapatkan sebanyak 81 suara. Sementara pesaingnya Nurmansjah Lubis dari PKS hanya mengantongi 17 suara. Kemudian, suara tidak sah sebanyak dua.
Total pemilih untuk Wagub sebanyak 100 anggota DPRD. Hal itu tertuang dalam daftar absensi yang menghadiri proses pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
