Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- KH Ma'ruf Amin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perbaikan permohonan yang diajukan oleh kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menyatakan, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 dan Nomor 1 tahun 2019, tak ada klausul yang mengatur masa perbaikan untuk PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres.
Dia menegaskan, yang harus dianggap sebagai permohonan dalam PHPU adalah yang pertama kali didaftarkan. Dan substansinya sudah beredar di berbagai media massa maupun media sosial.
Baca Juga:
Siap Bertarung dengan Kubu Prabowo, TKN Konsultasi ke MK
"Itulah yang harus dianggap sebagai materi. Paling tidak, kami sampaikan tidak boleh ada penambahan dalil atau materi permohonan dalam sengketa pilpres ini," ungkap Arsul di Markas TKN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6).
Sani melanjutkan, jika yang diperbaiki adalah soal perbaikan redaksional dalam permohonan tersebut, maka hal itu tidak masalah. Sepanjang tidak subtansi perkara.
"Kalaupun itu diperkenankan, itu perbaikan redaksional saja. Bukan menambah permohonan, subtansi, dalil yang terkait dengan subtansi perkara. Itu yang kita harapkan," jelas Arsul.
Menurut Arsul, Peraturan MK Nomor 1/2019 tidak secara eksplisit mengatur pemohon boleh mengubah materi permohonan yang telah diajukan pada waktu pengajuan permohonan gugatan hasil Pilpres pada 21-24 Mei 2019.
Berbeda dengan sengketa PHPU legislatif, dalam Peraturan MK 1/2019 disebutkan bahwa pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3x24 jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap diterima pemohon.
"Jadi yang harus dianggap sebagai permohonan pemohon dalam sengketa PHPU Presiden dan Wapres itu adalah apa yang mereka sudah daftarkan, yang isinya itu sudah beredar di berbagai media termasuk media sosial itulah yang harus dianggap sebagai materi," ujarnya.
Arsul menyampaikan Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait dalam sengketa PHPU ini akan segera membuat permohonan secara formal kepada MK untuk menolak revisi dari Prabowo-Sandi.
Pihaknya, kata Arsul, juga akan meminta MK mengeluarkan putusan sela untuk memutuskan apakah materi permohonan sengketa PHPU Presiden dan Wapres yang diajukan oleh Prabowo-Sandi patut disidangkan dan diperiksa pokok perkaranya atau tidak.
Baca Juga:
Dipimpin Yusril, Berikut Susunan Tim Hukum TKN yang Akan Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi
"Itu menurut kami perlu dipertimbangkan untuk diputuskan lebih dulu. Tidak perlu sampai dengan menunggu pemeriksaan pokok perkara dan kemudian putusan di tanggal 28 Juni," ujar Sekjen PPP ini.
Tim advokasi TKN sendiri menyiapkan 33 orang tim hukum dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yang akan digelar 14 Juni 2019 mendatang. Semuanya terdiri dari 4 komponen, termasuk tim hukum Yusril Ihza Mahendra.
"Yang masuk dalam kuasa sebagai pihak terkait itu ada empat komponen. Satu dari partai pendukung koalisi, dua Direktorat hukum, dan advokasi yang sudah bekerja, tiga Tim dari profesor Yusril Ihza Mahendra, empat para advokat atau lawyer yang profesional yang ingin bergabung di MK. Jumlahnya 33 lawyer namanya besok kami sampaikan," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan.
Untuk menghadapi sidang MK, mereka juga sudah menyiapkan materi jawaban untuk menghadapi dalil-dalil dari pihak pemohon yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Draf materi jawaban dari pihak terkait yang sampai saat ini sudah kami siapkan terhadap jawaban dari termohon," kata Ade Irfan.
Selain itu, TKN juga sudah membentuk tim kecil. "Sudah membentuk tim kecil untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam persidangan MK nanti," ucap dia (Knu)
Baca Juga: Reaksi TKN soal Usulan Pembubaran Koalisi
