Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Maret 2019
 Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Penyandang disabilitas. Foto: ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kaum penyandang disabilitas di Tanah Air belum mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. UU Disabilitas menurut politisi Nasdem Anggiasari Puji Aryatie penerapannya masih lemah dan belum merata.

"Pemenuhan hal-hak dasar penyandang disabilitas masih belum optimal," kata Anggiasari yang juga calon anggota DPR RI tersebut ketika dihubungi di Semarang, Sabtu (2/3) kemarin.

Oleh karena itu, menurut Anggiasari, DPR harus terus mengawal kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Ilustrasi penyandang disabilitas
Ilustrasi penyandang disabilitas (Foto: pixabay)

Pegiat hak-hak warga penyandang disabilitas itu, menilai salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yakni tingginya anak difabel yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan.

"Banyak anak difabel yang tidak bersekolah, misal karena lokasi SLB yang terlalu jauh dari lingkungan mereka," papar Anggiasari.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak sekolah umum yang sampai hari ini masih menolak peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas.

Hak-hak para penyandang difabilitas, lanjut Anggiasari sebagaimana dilansir Antara, sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas, meski belum optimal.

Berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, menjadi pemacu bagi Anggiasari Puji Aryatie untuk ikut memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peduli Pendidikan Nasional Perhimpunan INTI Gelar Simposium Implementasi Kurikulum 2013

#Penyandang Disabilitas #Difabel #Partai Nasdem #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Bagikan