Headline

Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Maret 2019
 Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Penyandang disabilitas. Foto: ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kaum penyandang disabilitas di Tanah Air belum mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. UU Disabilitas menurut politisi Nasdem Anggiasari Puji Aryatie penerapannya masih lemah dan belum merata.

"Pemenuhan hal-hak dasar penyandang disabilitas masih belum optimal," kata Anggiasari yang juga calon anggota DPR RI tersebut ketika dihubungi di Semarang, Sabtu (2/3) kemarin.

Oleh karena itu, menurut Anggiasari, DPR harus terus mengawal kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Ilustrasi penyandang disabilitas
Ilustrasi penyandang disabilitas (Foto: pixabay)

Pegiat hak-hak warga penyandang disabilitas itu, menilai salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yakni tingginya anak difabel yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan.

"Banyak anak difabel yang tidak bersekolah, misal karena lokasi SLB yang terlalu jauh dari lingkungan mereka," papar Anggiasari.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak sekolah umum yang sampai hari ini masih menolak peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas.

Hak-hak para penyandang difabilitas, lanjut Anggiasari sebagaimana dilansir Antara, sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas, meski belum optimal.

Berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, menjadi pemacu bagi Anggiasari Puji Aryatie untuk ikut memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peduli Pendidikan Nasional Perhimpunan INTI Gelar Simposium Implementasi Kurikulum 2013

#Penyandang Disabilitas #Difabel #Partai Nasdem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah DKI Jakarta Luncurkan 13 Unit Bus Sekolah Ramah Disabilitas
Setiap Bus Ramah Disabilitas dilengkapi fasilitas khusus, seperti lift hidrolik untuk kursi roda, guiding block, kamera sensor keselamatan, hingga pemandu suara bagi siswa tunanetra.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Pemerintah DKI Jakarta Luncurkan 13 Unit Bus Sekolah Ramah Disabilitas
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan