Headline

Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Maret 2019
 Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Penyandang disabilitas. Foto: ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kaum penyandang disabilitas di Tanah Air belum mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. UU Disabilitas menurut politisi Nasdem Anggiasari Puji Aryatie penerapannya masih lemah dan belum merata.

"Pemenuhan hal-hak dasar penyandang disabilitas masih belum optimal," kata Anggiasari yang juga calon anggota DPR RI tersebut ketika dihubungi di Semarang, Sabtu (2/3) kemarin.

Oleh karena itu, menurut Anggiasari, DPR harus terus mengawal kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Ilustrasi penyandang disabilitas
Ilustrasi penyandang disabilitas (Foto: pixabay)

Pegiat hak-hak warga penyandang disabilitas itu, menilai salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yakni tingginya anak difabel yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan.

"Banyak anak difabel yang tidak bersekolah, misal karena lokasi SLB yang terlalu jauh dari lingkungan mereka," papar Anggiasari.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak sekolah umum yang sampai hari ini masih menolak peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas.

Hak-hak para penyandang difabilitas, lanjut Anggiasari sebagaimana dilansir Antara, sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas, meski belum optimal.

Berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, menjadi pemacu bagi Anggiasari Puji Aryatie untuk ikut memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peduli Pendidikan Nasional Perhimpunan INTI Gelar Simposium Implementasi Kurikulum 2013

#Penyandang Disabilitas #Difabel #Partai Nasdem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan