Headline

Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Maret 2019
 Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Penyandang disabilitas. Foto: ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kaum penyandang disabilitas di Tanah Air belum mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. UU Disabilitas menurut politisi Nasdem Anggiasari Puji Aryatie penerapannya masih lemah dan belum merata.

"Pemenuhan hal-hak dasar penyandang disabilitas masih belum optimal," kata Anggiasari yang juga calon anggota DPR RI tersebut ketika dihubungi di Semarang, Sabtu (2/3) kemarin.

Oleh karena itu, menurut Anggiasari, DPR harus terus mengawal kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Ilustrasi penyandang disabilitas
Ilustrasi penyandang disabilitas (Foto: pixabay)

Pegiat hak-hak warga penyandang disabilitas itu, menilai salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yakni tingginya anak difabel yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan.

"Banyak anak difabel yang tidak bersekolah, misal karena lokasi SLB yang terlalu jauh dari lingkungan mereka," papar Anggiasari.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak sekolah umum yang sampai hari ini masih menolak peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas.

Hak-hak para penyandang difabilitas, lanjut Anggiasari sebagaimana dilansir Antara, sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas, meski belum optimal.

Berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, menjadi pemacu bagi Anggiasari Puji Aryatie untuk ikut memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peduli Pendidikan Nasional Perhimpunan INTI Gelar Simposium Implementasi Kurikulum 2013

#Penyandang Disabilitas #Difabel #Partai Nasdem #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Bagikan