Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 2 jam, 25 menit lalu
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Tangki penyimpanan minyak mentah. (Foto: ANTARA/REUTERS/Nick Oxford)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan jangka pendek menyusul turunnya harga minyak dunia.

Ia menilai, penurunan harga saat ini tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai kondisi aman, mengingat dinamika geopolitik global yang masih sangat fluktuatif.

Ratna menyoroti berbagai faktor global yang berpotensi sewaktu-waktu membalikkan tren harga minyak, mulai dari konflik kawasan, ketegangan antarnegara produsen energi, hingga ketidakpastian arah kebijakan moneter global.

Menurutnya, pemerintah justru perlu memanfaatkan momentum harga minyak yang melemah untuk memperkuat cadangan energi nasional, bukan sekadar melakukan penyesuaian harga atau menunda langkah-langkah strategis.

“Harga minyak yang turun bukan sinyal untuk lengah. Ini justru waktu yang tepat bagi negara untuk mengamankan pasokan dan memperbesar cadangan, karena situasi geopolitik global masih jauh dari stabil,” tegas Ratna di Jakarta, Rabu (28/1).

Baca juga:

Harga Minyak Dunia Masih Stabil, Airlangga Pastikan Belum Berencana Naikkan Harga BBM

Ia menekankan bahwa kebijakan energi nasional harus berpijak pada ketahanan jangka panjang, bukan semata-mata pada kalkulasi fiskal sesaat.

“Saya selalu mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor dan lemahnya cadangan strategis memiliki risiko besar apabila terjadi lonjakan harga mendadak di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Ratna mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan cadangan energi, serta melibatkan pengawasan DPR agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi.

Ia menilai, selama ini pemerintah masih cenderung reaktif terhadap fluktuasi harga energi global, alih-alih membangun skema antisipatif yang konsisten. Menurutnya, kegagalan membaca risiko geopolitik dapat berujung pada kebijakan tambal sulam yang pada akhirnya membebani APBN dan masyarakat.

Baca juga:

Ancaman Perang Israel dan Iran, Harga Minyak Dunia Berpotensi Naik 10,74 Persen

Meski demikian, Ratna menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan dorongan perbaikan, bukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia meminta agar momentum harga minyak yang lebih rendah dimanfaatkan sebagai investasi strategis, guna memperkuat cadangan nasional, memperbaiki tata kelola energi, serta mengurangi kerentanan Indonesia terhadap guncangan eksternal.

“Yang kita butuhkan bukan kebijakan populis sesaat, tetapi strategi energi nasional yang disiplin, terukur, dan tahan krisis,” pungkasnya.

Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan ditutup melemah pada perdagangan Senin (26/1/2026). Berdasarkan laporan Reuters, harga Brent Crude turun 0,4 persen ke level USD 65,59 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 0,7 persen ke USD 60,63 per barel. (Pon)

#Harga Minyak Dunia #DPR RI #Geopolitik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan
Anggota Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan turunnya harga minyak dunia untuk memperkuat cadangan energi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 25 menit lalu
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan
Indonesia
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan transparansi alokasi dana denda agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Indonesia
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Indonesia
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang pensiun Februari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
Bagikan