Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Tangki penyimpanan minyak mentah. (Foto: ANTARA/REUTERS/Nick Oxford)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan jangka pendek menyusul turunnya harga minyak dunia.

Ia menilai, penurunan harga saat ini tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai kondisi aman, mengingat dinamika geopolitik global yang masih sangat fluktuatif.

Ratna menyoroti berbagai faktor global yang berpotensi sewaktu-waktu membalikkan tren harga minyak, mulai dari konflik kawasan, ketegangan antarnegara produsen energi, hingga ketidakpastian arah kebijakan moneter global.

Menurutnya, pemerintah justru perlu memanfaatkan momentum harga minyak yang melemah untuk memperkuat cadangan energi nasional, bukan sekadar melakukan penyesuaian harga atau menunda langkah-langkah strategis.

“Harga minyak yang turun bukan sinyal untuk lengah. Ini justru waktu yang tepat bagi negara untuk mengamankan pasokan dan memperbesar cadangan, karena situasi geopolitik global masih jauh dari stabil,” tegas Ratna di Jakarta, Rabu (28/1).

Baca juga:

Harga Minyak Dunia Masih Stabil, Airlangga Pastikan Belum Berencana Naikkan Harga BBM

Ia menekankan bahwa kebijakan energi nasional harus berpijak pada ketahanan jangka panjang, bukan semata-mata pada kalkulasi fiskal sesaat.

“Saya selalu mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor dan lemahnya cadangan strategis memiliki risiko besar apabila terjadi lonjakan harga mendadak di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Ratna mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan cadangan energi, serta melibatkan pengawasan DPR agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi.

Ia menilai, selama ini pemerintah masih cenderung reaktif terhadap fluktuasi harga energi global, alih-alih membangun skema antisipatif yang konsisten. Menurutnya, kegagalan membaca risiko geopolitik dapat berujung pada kebijakan tambal sulam yang pada akhirnya membebani APBN dan masyarakat.

Baca juga:

Ancaman Perang Israel dan Iran, Harga Minyak Dunia Berpotensi Naik 10,74 Persen

Meski demikian, Ratna menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan dorongan perbaikan, bukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia meminta agar momentum harga minyak yang lebih rendah dimanfaatkan sebagai investasi strategis, guna memperkuat cadangan nasional, memperbaiki tata kelola energi, serta mengurangi kerentanan Indonesia terhadap guncangan eksternal.

“Yang kita butuhkan bukan kebijakan populis sesaat, tetapi strategi energi nasional yang disiplin, terukur, dan tahan krisis,” pungkasnya.

Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan ditutup melemah pada perdagangan Senin (26/1/2026). Berdasarkan laporan Reuters, harga Brent Crude turun 0,4 persen ke level USD 65,59 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 0,7 persen ke USD 60,63 per barel. (Pon)

#Harga Minyak Dunia #DPR RI #Geopolitik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Ada Ketidakpastian Suplai, Harga Minyak Indonesia Melonjak ke USD 112,81 dari USD 89,43
Ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Ada Ketidakpastian Suplai, Harga Minyak Indonesia Melonjak ke USD 112,81 dari USD 89,43
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Harga BBM Capai Rekor Tertinggi, Prancis Gelontorlan Cadangan Minyak Nasional 10 Juta Barel ke Pasar
Langkah tersebut akan memungkinkan harga bahan bakar di stasiun pengisian turun sebesar 12-18 sen euro per liter.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Harga BBM Capai Rekor Tertinggi, Prancis Gelontorlan Cadangan Minyak Nasional 10 Juta Barel ke Pasar
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Dunia
G7 Lepas Cadangan Minyak Darurat, Dilakukan Terkoordinasi selama 4 Bulan
Dilakukan sebagai tanggapan atas melonjaknya harga dan meningkatnya volatilitas di pasar energi global.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
G7 Lepas Cadangan Minyak Darurat, Dilakukan Terkoordinasi selama 4 Bulan
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Bagikan