Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Tangki penyimpanan minyak mentah. (Foto: ANTARA/REUTERS/Nick Oxford)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan jangka pendek menyusul turunnya harga minyak dunia.

Ia menilai, penurunan harga saat ini tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai kondisi aman, mengingat dinamika geopolitik global yang masih sangat fluktuatif.

Ratna menyoroti berbagai faktor global yang berpotensi sewaktu-waktu membalikkan tren harga minyak, mulai dari konflik kawasan, ketegangan antarnegara produsen energi, hingga ketidakpastian arah kebijakan moneter global.

Menurutnya, pemerintah justru perlu memanfaatkan momentum harga minyak yang melemah untuk memperkuat cadangan energi nasional, bukan sekadar melakukan penyesuaian harga atau menunda langkah-langkah strategis.

“Harga minyak yang turun bukan sinyal untuk lengah. Ini justru waktu yang tepat bagi negara untuk mengamankan pasokan dan memperbesar cadangan, karena situasi geopolitik global masih jauh dari stabil,” tegas Ratna di Jakarta, Rabu (28/1).

Baca juga:

Harga Minyak Dunia Masih Stabil, Airlangga Pastikan Belum Berencana Naikkan Harga BBM

Ia menekankan bahwa kebijakan energi nasional harus berpijak pada ketahanan jangka panjang, bukan semata-mata pada kalkulasi fiskal sesaat.

“Saya selalu mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor dan lemahnya cadangan strategis memiliki risiko besar apabila terjadi lonjakan harga mendadak di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Ratna mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan cadangan energi, serta melibatkan pengawasan DPR agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi.

Ia menilai, selama ini pemerintah masih cenderung reaktif terhadap fluktuasi harga energi global, alih-alih membangun skema antisipatif yang konsisten. Menurutnya, kegagalan membaca risiko geopolitik dapat berujung pada kebijakan tambal sulam yang pada akhirnya membebani APBN dan masyarakat.

Baca juga:

Ancaman Perang Israel dan Iran, Harga Minyak Dunia Berpotensi Naik 10,74 Persen

Meski demikian, Ratna menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan dorongan perbaikan, bukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia meminta agar momentum harga minyak yang lebih rendah dimanfaatkan sebagai investasi strategis, guna memperkuat cadangan nasional, memperbaiki tata kelola energi, serta mengurangi kerentanan Indonesia terhadap guncangan eksternal.

“Yang kita butuhkan bukan kebijakan populis sesaat, tetapi strategi energi nasional yang disiplin, terukur, dan tahan krisis,” pungkasnya.

Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan ditutup melemah pada perdagangan Senin (26/1/2026). Berdasarkan laporan Reuters, harga Brent Crude turun 0,4 persen ke level USD 65,59 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 0,7 persen ke USD 60,63 per barel. (Pon)

#Harga Minyak Dunia #DPR RI #Geopolitik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR dan menyampaikan keluhan soal kondisi daerah serta meminta kejelasan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
DPR RI meminta penjelasan terkait pemblokiran rekening Supriyono, yang dilakukan Bank Mandiri.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Bagikan