DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban

Ilustrasi mobil dinas Polri / dok Humas Brimob Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin meminta Polri mempercepat modernisasi perlengkapan kendaraan taktis (rantis). Menurut dia, modernisasi diperkuat dengan meningkatkan penggunaan teknologi pendukung dalam tugas kepolisian. Usul itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Polri yang membahas kebutuhan anggaran tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

“Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi,” kata Safaruddin, dikutip Kamis (18/6).

Safaruddin menyoroti aspek keselamatan armada kendaraan taktis Polri. Ia mengaitkan hal itu dengan insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis dan pengemudi ojek daring pada Agustus 2025.

Menurutnya, apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.

Baca juga:

Pengemudi Rantis Tabrak Ojol Affan Kurniawan Hadapi Sidang Etik, Kronologi Penabrakan Diharapkan Terungkap


Safaruddin menegaskan kelengkapan perangkat keselamatan pada kendaraan operasional penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan melindungi personel yang bertugas di lapangan. Ia juga menilai modernisasi peralatan kepolisian menjadi kebutuhan mendesak seiring potensi meningkatnya eskalasi pengamanan menjelang Pemilu 2029.

“Ah ini mungkin, ‘Oh memang itu enggak lihat karena tidak ada alatnya sensor’. Maksud saya, ini menghadapi eskalasi akan meningkat terus sampai Pemilu 2029,” ujarnya.

Selain peningkatan fasilitas kendaraan, Safaruddin mengusulkan agar anggota Polri yang bertugas di lapangan dibekali kamera tubuh atau body camera. Menurutnya, perangkat tersebut dapat memperkuat akuntabilitas aparat saat menjalankan tugas penegakan hukum.

“Tinggal ditambah CCTV saja dengan kamera tubuh untuk di lapangan. Jadi ketika melakukan penangkapan, anggota kita dilengkapi kamera tubuh supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu,” jelas Safarudin yang juga purnawirawan Polri berpangkat Irjen ini.

Politikus PDIP ini menjelaskan rekaman dari kamera tubuh dapat menjadi alat verifikasi apabila muncul laporan atau dugaan pelanggaran prosedur maupun penggunaan kekerasan dalam proses penangkapan. Penggunaan teknologi tersebut, kata dia, juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan personel kepolisian.(knu)

Baca juga:

Kompolnas Harap Sidang Bripka R Ungkap Kronologis Rantis Brimob Lindas Ojol Affan Secara Terang

#Ojol Dilindas Rantis Brimob #Polri #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029
Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp66,1 triliun pada 2027. Selain untuk operasional dan pembangunan fasilitas, termasuk untuk mendukung pengamanan Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Bagikan