DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan motor listrik operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada guru honorer. Langkah pengalihan aset negara tersebut muncul usai pengadaan kendaraan roda dua ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak fungsional.

Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal. Skema hibah menjadi opsi terbaik guna mencegah kerugian negara akibat barang inventaris tidak terpakai.

Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,

ujar Yahya kepada wartawan, Sabtu (20/6).

Baca juga:

Jampidsus Mulai Sasar Motor Listrik Hasil Mark Up eks Bos BGN, Gudang di Bogor Target Pertama

Aset Mubazir Pengelola Dapur

Usulan pengalihan kendaraan operasional tersebut mengemuka dalam rapat tertutup antara Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/6). Pihak otoritas gizi merancang opsi hibah setelah fungsi armada dinilai tidak selaras dengan kebutuhan riil lapangan.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," tutur politikus Partai Golkar tersebut.

Meski menyetujui pelimpahan aset, Yahya menegaskan sikap menolak pengadaan kendaraan roda dua bertenaga setrum itu sedari awal. Satuan Pelayanan Program Pembinaan (SPPI) selaku pengelola dapur wilayah tidak membutuhkan armada mobilitas tinggi.

Dugaan Mark Up Harga

Parlemen juga menyesalkan minimnya transparansi korporasi penyedia barang dalam proyek pengadaan ini. Komisi IX DPR RI mengklaim kehilangan fungsi pengawasan akibat absennya laporan resmi dari pihak BGN sejak awal tahun anggaran.

Selain masalah keterbukaan informasi, Yahya menunjuk ketidakprofesionalan vendor pemenang tender. Perusahaan mitra pemerintah tersebut kedapatan tidak memiliki jaringan diler resmi serta fasilitas layanan purnajual memadai.

Baca juga:

Kejagung Amankan 17 Ribu Motor Listrik Hasil Mark Up BGN, Biar Tidak Tiba-Tiba Pindah Tangan

"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servicenya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up," kata Yahya menegaskan.

Merespons polemik tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan bakal melakukan audit total terhadap seluruh belanja barang tahun anggaran 2025. Langkah bersih-bersih internal ini berjalan seiring proses penyelidikan yang kini tengah bergulir di Kejaksaan Agung terkait dugaan rasuah pengadaan unit motor listrik. (Pon)