DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar

Presiden Prabowo Subianto menggelar acara penyambutan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2025), dan memberikan bonus secara simbolik kepada sejumlah perwakilan atlet peraih medali emas pada ajang S

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, mengapresiasi langkah berani pemerintah yang menetapkan nilai bonus atlet peraih medali mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah.

Kebijakan monumental ini dianggap sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menghargai dedikasi serta pengorbanan para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Keputusan pemberian bonus fantastis tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi hadiah seremonial, melainkan pemicu semangat bagi para atlet senior untuk mempertahankan konsistensi prestasi di level dunia.

Baca juga:

Bonus Atlet SEA Games 2025 Cair, NOC: Wujud Perhatian Prabowo untuk Olahraga Indonesia

Di sisi lain, besaran bonus yang menggiurkan ini menjadi angin segar bagi regenerasi atlet di pelosok daerah.

“Keputusan pemerintah memberikan bonus dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah bagi atlet peraih medali mengirimkan sinyal yang sangat baik bahwa negara benar-benar menghargai keringat dan pengorbanan para atlet,” tegas Eva Stevany dalam keterangannya, Rabu (28/1).

Eva menambahkan bahwa kepastian finansial ini akan mengubah sudut pandang masyarakat terhadap profesi atlet.

“Penghargaan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi atlet senior untuk menjaga performa, sekaligus menjadi jaminan masa depan yang menarik minat bibit-bibit muda di daerah agar lebih serius meniti karier sebagai atlet profesional,” imbuhnya.

Baca juga:

Prabowo Lontarkan Gurauan ke Kapten TNI Rizki Juniansyah Usai Dapat Bonus Rp 1 Miliar

Jaminan Kesejahteraan Pasca-Pensiun

Selain fokus pada bonus tunai, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah untuk merancang sistem kesejahteraan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar para atlet tidak hanya sejahtera saat berada di puncak karier, namun tetap memiliki kualitas hidup yang layak setelah gantung sepatu atau memasuki masa pensiun.

“Kami mendukung agar negara menjamin kesejahteraan dan masa depan atlet melalui akses pendidikan, pelatihan karier pasca-atlet, serta penghargaan berkelanjutan bagi atlet berprestasi,” ujar legislator tersebut.

Menurutnya, rasa aman secara finansial dan sosial sangat krusial bagi stabilitas mental atlet. “Dengan begitu, atlet tidak hanya berjaya saat bertanding, tetapi juga memiliki keamanan dan kualitas hidup yang layak setelah masa kariernya berakhir,” pungkas Eva.

#Bonus Atlet #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan