Ikut Tes SKD CPNS Diharuskan Sudah Divaksin Dosis Pertama

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 September 2021
Ikut Tes SKD CPNS Diharuskan Sudah Divaksin Dosis Pertama

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Jawa Timur, akan digelar pada 14 September 2021 hingga 6 Oktober 2021.

"Pelaksanaannya digelar di Graha Universitas Negeri Surabaya di kawasan Lidah Wetan, dan dilakukan bertahap atau dibagi per gelombang," ujar Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni di Surabaya, Rabu (1/9).

Baca Juga:

Saat Tes CPNS, Ruang Orang Bergejala COVID-19 Bakal Dipisah

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan tes digelar berbasis Computer Asissted Test (CAT) sehingga soal yang dikeluarkan bersifat acak dan nilainya real time serta langsung diketahui hasilnya. Selain itu, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, proses dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Peserta wajib menunjukkan hasil tes usap PCR maksimal 2 x 24 jam atau tes usap antigen 1 x 24 jam. Maskernya dobel, dan harus sudah vaksin minimal dosis pertama. Ketentuan vaksinasi ini dikecualikan bagi ibu hamil, penyintas COVID-19, dan penderita penyakit tertentu (komorbid) dengan menyertakan rekomendasi dokter," tuturnya.

Terkait lokasi, peserta tes yang berasal dari provinsi lain diperkenankan mengikuti ujian dari tempat yang sudah ditentukan, seperti di Kantor Regional BKN atau UPT BKN terdekat dari domisili.

Pemprov menyiapkan sekitar 400 unit komputer untuk melayani peserta dan setiap hari sebanyak 1.200 orang mengikuti tes dengan Durasinya yaitu selama 100 menit untuk CPNS dan 130 menit untuk PPPK non-guru.

Tes CPNS. (Foto: Ismail)
Tes CPNS. (Foto: Ismail)

"Kecuali Jumat yang hanya digelar dua gelombang sehingga dapat melayani sebanyak 800 peserta," katanya dilansir Antara.

Totalnya, sebanyak 25.663 peserta dijadwalkan ikut SKD di Surabaya dengan rincian 24.529 peserta tes CPNS dan 1.034 peserta tes PPPK non-guru.

Kemudian, untuk peserta tes di luar provinsi sebanyak 4.350 orang dengan rincian 4.297 peserta CPNS dan 53 peserta tes PPPK non-guru.

Ditambah dari luar negeri, pelamar CPNS mengikuti tes sebanyak enam orang, yakni tiga peserta dari Riyadh dan masing-masing satu peserta dari Tokyo, Kinibalu, serta London. (*)

Baca Juga:

Cegah Penularan COVID-19, Tes CPNS Bisa di Daerah Asal

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PNS #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Indonesia
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Pemprov DKI resmi terapkan WFH setiap Jumat untuk ASN. Simak aturan, kriteria pegawai, hingga dampaknya terhadap layanan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
ASN DKI Jakarta viral usai ganti pelat mobil dinas jadi putih di Puncak Bogor. Pemprov beri teguran dan ungkap alasan terkait konten promosi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Pramono Anung: WFH ASN DKI Tak Ganggu Pelayanan Publik, Pelanggar Bakal Disanksi
Gubernur DKI Pramono Anung pastikan WFH ASN tidak ganggu pelayanan publik. Skema 25–50 persen, pelanggar terancam sanksi tegas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
Pramono Anung: WFH ASN DKI Tak Ganggu Pelayanan Publik, Pelanggar Bakal Disanksi
Bagikan