APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan


Gubernur DKI Jakarta, Pramono Angung (kiri) dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (kanan). Foto: MerahPutih.com/Asropih
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penyesuaian fiskal dalam APBD DKI Tahun Anggaran 2026 tidak akan berdampak pada gaji aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP).
Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk Jakarta sebesar Rp 15 triliun.
Akibatnya, transfer daerah yang diterima Pemprov DKI hanya sekitar Rp 11 triliun dari sebelumnya Rp 26 triliun, sehingga nilai APBD 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
“Jadi yang pertama, tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Baca juga:
Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Namun, Pramono mengakui kondisi ini akan berdampak pada peluang rekrutmen baru PJLP tahun depan, yang akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Tahun ini, Pemprov DKI membuka rekrutmen petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) sebanyak 1.100 orang, serta petugas pemadam kebakaran (damkar) sebanyak 1.000 orang.
“Seperti kemarin Damkar kita buka 1.000 (lowongan), Pasukan Oranye 1.100, Pasukan Putih 500. Karena ada pengurangan ini, untuk tahun depan peluang rekrutmen itu juga akan berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, Pramono menegaskan jumlah tenaga kerja tahun 2025 tidak mengalami perubahan.
“Untuk tahun ini, tahun 2025, jumlahnya tidak mengalami perubahan,” lanjutnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan

Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T

Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI

Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD

Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun

Terungkap, Ada Laporan Warga Jakarta 'Dicueki' Sejak 2019, Gubernur Pramono Menyoroti

Lebih Pilih Ngadu dengan DM Akun Medsos Gubernur Ketimbang JAKI, Menunjukkan Warga Jakarta Inginkan Respons Cepat dan Jelas

Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung
