Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencatat adanya 20 permohonan izin cerai dari guru PPPK hanya dalam waktu enam bulan pertama 2025. Lonjakan angka permohonan cerai dari kalangan guru PPPK di Kabupaten Blitar menyita perhatian publik Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab utama karena beberapa suami pengangguran Disdik Blitar menegaskan bahwa PPPK harus mendapat izin resmi dari kepala daerah sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Kejaksaan Republik Indonesia membuka kesempatan bagi para tenaga kesehatan (nakes) untuk bergabung melalui program rekrutmen PPPK tahun 2025.

Jika kamu memperoleh kode L, L-2, atau L-3, artinya maka melanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan formasi yang dilamar.

Guru PPPK mengapresiasi skema baru tunjangan di era Presiden RI, Prabowo Subianto.

Setelah dinyatakan lolos PPPK. Selanjutnya peserta harus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Jadwal pengisian DRH Tahap 2 PPPK berlangsung 1-31 Juli 2025.

Rifqi berharap pemerintah daerah yang telah menerbitkan SK pengangkatan PPPK dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya

Jadwal PPPK Tahap 2: 1. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret – 8 April 2025, 2. Pengumuman Daftar Peserta & Lokasi Ujian: 9 – 16 April 2025, 3. Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi: 17 April – 16 Mei 2025

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan pembaruan jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024

"Kalau mereka bisa, sudah siap untuk mengangkat pada bulan April, misalnya, kalau memang mereka betul-betul sudah siap, tidak ada persoalan begitu ya," katanya.

penyelesaian pengangkatan CASN ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait.

PPPK Pemkot Solo mengajukan protes soal TPP yang diterima tak mencapai 100 persen.

Pengangkatan PNS diundur hingga Oktober 2025, sementara PPPK hingga Maret 2026.

Berbagai alasan yang disampaikan sulit dipahami, kecuali alasan efisiensi sehingga kesulitan menyediakan anggaran.

Ia juga mengkritik Surat Edaran KemenPAN-RB bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025