Rekrut Tenaga Honorer, Pejabat Bakal Kena Sanksi Pidana

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Rekrut Tenaga Honorer, Pejabat Bakal Kena Sanksi Pidana

Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di depan kelas. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Salah satu ketentuan adalah ketentuan sanksi bagi pejabat yang masih merekrut tenaga honorer.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan sanksi tersebut dapat berupa administratif dan pidana.

Komisi II DPR melalui Prolegnas Tahun 2024–2029 terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, kami akan memperjuangkan bagaimana adanya sanksi bagi pejabat, baik pada tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang tetap mengangkat honorer dan nomenklatur lainnya,

katanya.

Ketentuan tersebut perlu diatur karena larangan merekrut tenaga honorer selama ini tidak disertai sanksi. Kondisi itu dinilai menyebabkan persoalan honorer terus berlanjut, meski telah tersedia skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga:

Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer

Rifqinizamy juga mengapresiasi konsistensi Kementerian Dalam Negeri dalam melarang perekrutan tenaga honorer dengan nomenklatur apa pun.

DPR dan pemerintah menyatakan tengah memfinalisasi status PPPK guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu merupakan hasil rapat pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah pada Selasa (18/8). Kepala daerah tidak boleh lagi merekrut staf baru.

Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini,

ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Selain itu, harapan kepala daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat mencakup perihal bantuan fiskal untuk menggaji pegawai serta alih status dari PPPK paruh waktu dan penuh waktu menjadi PNS. Hasil rapat pemerintah dan DPR telah menjawab kedua aspirasi tersebut. (*)

#Guru Honorer #PPPK #ASN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
242.482 Guru PPPK Bakal Ditempatkan Ulang, Disesuaikan Kebutuhan Daerah
Kemendikdasmen mengupayakan penempatan tetap berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
242.482 Guru PPPK Bakal Ditempatkan Ulang, Disesuaikan Kebutuhan Daerah
Indonesia
Info Seleksi CPNS Guru 2026: Semua Usia di Bawah 35 Tahun Bisa Daftar, Tak Harus Lulusan Baru
Kemendikdasmen menegaskan tidak ada afirmasi usia dalam seleksi CPNS Guru 2026. Pelamar maksimal 35 tahun, memiliki sertifikat pendidik, dan lulusan S1/D4 bisa ikut mendaftar.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 November 2026
Info Seleksi CPNS Guru 2026: Semua Usia di Bawah 35 Tahun Bisa Daftar, Tak Harus Lulusan Baru
Indonesia
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS 2026: Cara Buat Akun SSCASN Hingga Syaratnya
Pendaftaran akun sscasn.bkn.go.id untuk seleksi calon pegawai negeri sipil resmi dibuka oleh bkn go id. Simak cara daftar, syarat, dan alur casn 2026 selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS 2026: Cara Buat Akun SSCASN Hingga Syaratnya
Indonesia
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Skema pembiayaan tersebut, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Daftar Profesi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Dari Damkar Sampai Guru
Kabar gembira! Pemerintah resmi mengumumkan aturan pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu pada 2027 serta peluang ikut tes CPNS. Cek jadwal lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Daftar Profesi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Dari Damkar Sampai Guru
Indonesia
Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Pemerintah sepakat mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. PPPK penuh waktu juga mendapat kesempatan ikut tes CPNS.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Kronologi dan Penyebab ASN Kementerian Ekonomi Kreatif Meninggal saat Latihan Komcad
Saat hendak memasuki sesi latihan kedua, almarhum mengeluhkan pandangan gelap serta pusing, lalu kehilangan kesadaran.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Kronologi dan Penyebab ASN Kementerian Ekonomi Kreatif Meninggal saat Latihan Komcad
Olahraga
FIFA ASEAN Cup 2026: ASN Dikerahkan, Stadion Si Jalak Harupat Tidak Dibiarkan Sepi Penonton
FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat mendapat dukungan Pemkab Bandung. ASN akan dikerahkan untuk menyaksikan pertandingan dan UMKM dilibatkan.
Frengky Aruan - Kamis, 24 September 2026
FIFA ASEAN Cup 2026: ASN Dikerahkan, Stadion Si Jalak Harupat Tidak Dibiarkan Sepi Penonton
Bagikan