DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN

Didik SetiawanDidik Setiawan - 1 jam, 13 menit lalu
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kelima kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kanan) bersama (dari kiri) Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DPR dan Pemerintah sepakat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (Foto: MP/Didik Setiawan).

#DPR #PPPK #ASN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - 1 jam, 13 menit lalu
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Daftar Profesi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Dari Damkar Sampai Guru
Kabar gembira! Pemerintah resmi mengumumkan aturan pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu pada 2027 serta peluang ikut tes CPNS. Cek jadwal lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Daftar Profesi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Dari Damkar Sampai Guru
Indonesia
Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Pemerintah sepakat mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. PPPK penuh waktu juga mendapat kesempatan ikut tes CPNS.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Bagikan