Yusuf Abdillah
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak pemerintah menjatuhkan hukuman berat kepada perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Daniel, pencabutan izin usaha saja tidak cukup memberikan efek jera. Ia meminta penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Negara harus tegas. Cabut izin saja tidak cukup memberikan efek jera,
kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10).
Tidak Cuma Rusak Lingkungan
Baca juga:
Biar Asap Tidak Masuk Negara Tetangga, Pemadaman Karhutla di Prioritaskan di Kalteng dan Sumsel
Ia menilai, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti terlibat. Penindakan hukum harus dilakukan secara tegas dan memberikan konsekuensi serius bagi pelaku.
Baca juga:
Karhutla Makin Meluas, Pemerintah Siapkan 30 Sumur Bor dan Tambah Ekskavator
Perlindungan Relawan
Selain penegakan hukum, Daniel juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap relawan yang terlibat dalam pemadaman karhutla.
Mereka membutuhkan makanan, minuman, perlengkapan keselamatan, masker, serta peralatan pemadam yang memadai.
Relawan mempertaruhkan nyawa. Kebutuhan dan perlengkapan mereka harus dipastikan tercukupi,
ujarnya.
Daniel berharap penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, perlindungan warga dan relawan, hingga penindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. (Knu)
