Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Saat Tes CPNS, Ruang Orang Bergejala COVID-19 Bakal Dipisah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Juli 2021
Saat Tes CPNS, Ruang Orang Bergejala COVID-19 Bakal Dipisah

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal menyiapkan ruangan khusus bagi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki gejala COVID-19 saat akan mengikuti seleksi.

Kepala BKD Sulsel Imran Jausi mengatakan, menyiapkan 20 unit komputer untuk ruang khusus isolasi tersebut dari 600 unit yang disiapkan pada ujian CAT di Celebes Compention Centre (CCC) Makassar.

Baca Juga:

Formasi 706 Orang, 1.802 Lamar CPNS dan PPPK di Daerah Calon Ibu Kota Indonesia

"Jadi bagi mereka yang bergejala seperti setelah dicek suhu tubuhnya tetapi lebih dari 36 derajat celicius, maka akan ditempatkan di ruang isolasi ini, dan gejala lainnya," katanya.

Tahun 2021 ini, terdapat 10 kabupaten/kota yang akan menggunakan CCC untuk penyelenggaraan ujian CAT CPNS 2021 di Sulsel. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya melaksanakan ujian di daerahnya masing-masing.

Imran menegaskan, penyediaan ruangan khusus bagi peserta ujian CPNS bergejala juga harus disiapkan 14 kabupaten/kota dengan minimal 20 unit komputer.

"Tetapi kita berharap semoga ruangan ini tidak kita gunakan, janganlah yah, kita harapkan semua peserta dalam keadaan sehat," ujarnya.

Berada di masa pandemi, menjelaskan skema pelaksanaan ujian CAT yang digelar di CCC Makassar dimungkinkan untuk meminimalisir kerumunan. Hal itu sejalan dengan aturan seperti peserta hanya bisa diantar dan tidak diperbolehkan pengantar menunggu, peserta dilengkapi peralatan protokol kesehatan, melarang adanya aktivitas jual-beli di lokasi ujian.

"Tidak boleh ada yang diantar (tinggal di lokasi ujian) jika sesinya, maka mereka juga diminta datang 1 jam sebelumnya," ujarnya.

Tes CPNS
Tes CPNS. (Foto: Antara)

Sementara saat ditanya soal kebijakan bagi peserta ujian yang terkena COVID-19 pada hari pelaksanaan ujian, Imran menyampaikan belum ada juknis yang mengatur hal tersebut. Tahun sebelumnya, kata dia, bagi peserta ujian yang berhalangan datang karena alasan logis, maka akan dijadwal ulang pada hari terakhir pelaksanaan ujian.

Pemprov mendapat kuota formasi CPNS 349 formasi yang terbagi dari 103 formasi untuk tenaga kesehatan dan 246 untuk tenaga tekhnis. Pada formasi P3K, Pemprov mendapat jatah sebanyak 8.434 kuota, maka total formasi yang ditetapkan Kemenpan-RB yang tersedia di Sulsel adalah 8.783. Masa pendaftaran peserta seleksi CPNS 30 Juni-21 Juli 2021. (*)

Baca Juga:

Ingat! Daftar CPNS dan PPPK, Berkas Harus Dimasukan ke Map Biru, Merah, atau Kuning

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Lifestyle
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
ASN Digital wajib diaktifkan oleh PNS dan PPPK. Simak cara aktivasi MFA BKN, reset password, login MyASN, mengatasi OTP tidak valid hingga menjaga akses layanan kepegawaian tetap aman
ImanK - Senin, 13 Juli 2026
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Komisi II DPR memastikan perjuangan tenaga honorer. PPPK merupakan aset negara, bukan beban anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Bagikan