Saat Tes CPNS, Ruang Orang Bergejala COVID-19 Bakal Dipisah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Juli 2021
Saat Tes CPNS, Ruang Orang Bergejala COVID-19 Bakal Dipisah

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal menyiapkan ruangan khusus bagi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki gejala COVID-19 saat akan mengikuti seleksi.

Kepala BKD Sulsel Imran Jausi mengatakan, menyiapkan 20 unit komputer untuk ruang khusus isolasi tersebut dari 600 unit yang disiapkan pada ujian CAT di Celebes Compention Centre (CCC) Makassar.

Baca Juga:

Formasi 706 Orang, 1.802 Lamar CPNS dan PPPK di Daerah Calon Ibu Kota Indonesia

"Jadi bagi mereka yang bergejala seperti setelah dicek suhu tubuhnya tetapi lebih dari 36 derajat celicius, maka akan ditempatkan di ruang isolasi ini, dan gejala lainnya," katanya.

Tahun 2021 ini, terdapat 10 kabupaten/kota yang akan menggunakan CCC untuk penyelenggaraan ujian CAT CPNS 2021 di Sulsel. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya melaksanakan ujian di daerahnya masing-masing.

Imran menegaskan, penyediaan ruangan khusus bagi peserta ujian CPNS bergejala juga harus disiapkan 14 kabupaten/kota dengan minimal 20 unit komputer.

"Tetapi kita berharap semoga ruangan ini tidak kita gunakan, janganlah yah, kita harapkan semua peserta dalam keadaan sehat," ujarnya.

Berada di masa pandemi, menjelaskan skema pelaksanaan ujian CAT yang digelar di CCC Makassar dimungkinkan untuk meminimalisir kerumunan. Hal itu sejalan dengan aturan seperti peserta hanya bisa diantar dan tidak diperbolehkan pengantar menunggu, peserta dilengkapi peralatan protokol kesehatan, melarang adanya aktivitas jual-beli di lokasi ujian.

"Tidak boleh ada yang diantar (tinggal di lokasi ujian) jika sesinya, maka mereka juga diminta datang 1 jam sebelumnya," ujarnya.

Tes CPNS
Tes CPNS. (Foto: Antara)

Sementara saat ditanya soal kebijakan bagi peserta ujian yang terkena COVID-19 pada hari pelaksanaan ujian, Imran menyampaikan belum ada juknis yang mengatur hal tersebut. Tahun sebelumnya, kata dia, bagi peserta ujian yang berhalangan datang karena alasan logis, maka akan dijadwal ulang pada hari terakhir pelaksanaan ujian.

Pemprov mendapat kuota formasi CPNS 349 formasi yang terbagi dari 103 formasi untuk tenaga kesehatan dan 246 untuk tenaga tekhnis. Pada formasi P3K, Pemprov mendapat jatah sebanyak 8.434 kuota, maka total formasi yang ditetapkan Kemenpan-RB yang tersedia di Sulsel adalah 8.783. Masa pendaftaran peserta seleksi CPNS 30 Juni-21 Juli 2021. (*)

Baca Juga:

Ingat! Daftar CPNS dan PPPK, Berkas Harus Dimasukan ke Map Biru, Merah, atau Kuning

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Cuaca ekstrem melanda Jakarta. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi ASN dan pegawai swasta hingga 28 Januari 2026. Ini aturan lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
"Kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Kepala BGN Dadan Hindayana
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Dengan pengangkatan ini, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Ribuan guru madrasah swasta berunjuk rasa di Monas menuntut kesetaraan dalam pengangkatan PPPK. Mereka meminta pemerintah tidak lagi mendiskriminasi guru swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Bagikan