Eddy Flo
Merahputih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan pihaknya berencana melakukan pengadilan in absentia terhadap Harun Masiku dan Nurhadi yang sampai saat ini masih berstatus buron.
Wacana tersebut langsung mendapat kritik keras dari Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Menurutnya, opsi pengadilan in absentia hanya sebagai modus pelarian alias akal-akalan KPK.
Baca Juga:
"Enggak bisa menghadirkan Harun, opsinya lalu in absentia. Pengadilan in absentia bukan suatu yang dilarang, tapi itu cuma pelarian KPK. Jadi enggak mau ngapa-ngapain ya sudah dengan apa yang ada dibuat in absentia. Jadi nanti itu modus semua," kata Haris, di Jakarta, Jumat (6/3).
Sebagaimana diketahui, Harun merupakan tersangka kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Sedangkan Nurhadi merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di MA 2011-2016.
Menurut Haris, munculnya opsi pengadilan in absentia untuk Harun Masiku maupun buronan KPK lainnya, termasuk mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hanyalah modus yang coba dibangun oleh lembaga antirasuah itu, lantaran tidak kunjung berhasil melakukan penangkapan.
"Nanti dicari enggak ada, nanti in absentia. Jadi kayak menghakimi angin. Dianggap ada peristiwa, tapi pelaku enggak ada. Dibawa ke pengadilan, tapi orangnya enggak ada," tegasnya.
Haris menilai opsi pengadilan in absentia terhadap dua tersangka tersebut tidak perlu dilakukan. KPK, kata dia, seharusnya lebih fokus melakukan penegakan hukum dengan segera menangkap para DPO tersebut.
"Jadi terus ngapain. Jadi kayak bikin cerita saja. Padahal penegakan hukum harus konkret," ujar Haris pula.
Sebelumnya, KPK sebagaimana dilansir Antara membuka kemungkinan dilakukannya persidangan in absentia terhadap dua tersangka tersebut, apabila berkas penyidikan perkara telah rampung namun yang bersangkutan belum berhasil ditangkap.
Baca Juga:
Pimpinan KPK Akui Anak Buahnya Sempat Diamankan di Mapolsek Saat Akan OTT
"Untuk kasus suap menyuap di KPU itu, dari Harun Masiku ke eks Komisioner KPU itu kan yang kami tetapkan empat orang tersangka, yang tiga sudah di dalam, yang satu belum kami tangkap ya, masih di luar," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/3).
"Kalau pun kemudian seandainya tak tertangkap sampai hari kami melimpahkan ke pengadilan, tak menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami lanjutkan dengan proses persidangan in absentia," pungkasnya.(*)
Baca Juga:
KPK Ungkap Program PLTSa Bebani Anggaran Negara Rp3,6 Triliun per Tahun
