Eks Penyidik KPK Desak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkap Harun Masiku

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Eks Penyidik KPK Desak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak lembaga antirasuah membentuk tim khusus untuk memburu buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR, Harun Masiku.

Desakan tersebut muncul setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui bahwa penangkapan Harun Masiku hingga kini masih menjadi beban bagi pimpinan KPK.

"KPK harus lebih giat lagi, membentuk tim khusus menangkap keberadaan Harun Masiku," kata Yudi dalam keterangannya, Senin (3/8).

Baca juga:

KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar

Yudi menilai KPK perlu menunjukkan langkah konkret agar pencarian Harun Masiku tidak berhenti di tengah jalan.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut terlihat minim perkembangan setelah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Hasto sebelumnya pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Tolak Opsi Sidang In Absentia

Selain membentuk tim khusus, Yudi meminta KPK tidak memilih mekanisme sidang in absentia terhadap Harun Masiku.

Ia menilai langkah tersebut justru dapat menguntungkan buronan karena perkara bisa diputus tanpa kehadiran terdakwa.

Pasca Hasto mendapatkan amnesti KPK sudah tidak lagi bergerak mengembangkan kasus ini. KPK jangan mau cuci tangan melakukan sidang in absentia karena Harun Masiku masih ada di luar sana,

Mantan penyidik KPK,Yudi Purnomo Harahap.

Menurut Yudi, apabila persidangan dilakukan tanpa kehadiran Harun, buronan tersebut tetap dapat menghindari proses hukum.

Bahkan, kata dia, jika vonis yang dijatuhkan berat, Harun masih dapat menghilang. Sebaliknya, jika putusannya ringan, ia berpotensi kembali muncul.

"Harun Masiku masih menjadi kotak pandora dalam kasus ini," katanya.

Baca juga:

Dewas KPK Terima 14 Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Sepanjang 2026, Dua Perkara Sudah Disidangkan

Ketua KPK Akui Harun Masiku Masih Jadi Beban

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui bahwa belum tertangkapnya Harun Masiku menjadi salah satu persoalan yang terus membebani pimpinan lembaga antirasuah.

DPO ya, HM (Harun Masiku) yang sampai sekarang itu masih menjadi beban bagi pimpinan. Meskipun kasusnya sudah cukup lama, sampai hari ini pimpinan masih kepikiran,

Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Setyo mengatakan publik selalu mempertanyakan perkembangan pencarian Harun Masiku setiap kali KPK menggelar konferensi pers.

Karena itu, ia berharap masyarakat turut memberikan dukungan agar proses pencarian terhadap Harun Masiku dapat segera membuahkan hasil sehingga perkara tersebut bisa dituntaskan. (Pon)

#KPK #Harun Masiku #Kasus Suap
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Bagikan