Hari Ini, DPRD DKI Jakarta Pilih Pendamping Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 April 2020
Hari Ini, DPRD DKI Jakarta Pilih Pendamping Anies Baswedan

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta akan menggelar pelaksanaan pemilihan wakil gubernur (wagub) Senin (6/4) pukul 10.00 WIB dalam rapat paripurna. Namun, penetapan pengganti Sandiaga Uno itu dilakukan secara tertutup.

"Jam 10, kemarin sudah kita atur. Dari pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan sudah melihat langsung seperti apa kita menata (ruangan)," kata anggota Panitia Pemilihan Wagub DKI Andyka saat dikonfirmasi, Senin (6/4).

Baca Juga

Pengamat: Polisi Tebang Pilih Jika tidak Bubarkan Pemilihan Wagub DKI

Andyka menerangkan, keputusan tertutup dan tak bisa disaksikan publik karena tidak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) dan hasil musyawarah anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih.

"Tetapi ini tentunya hasil musyawarah kita seperti itu adanya. Jadi selama tidak diatur di tatib kita tidak menabrak, gitu saja," jelasnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Andyka menuturkan, dalam mekanisme pemilihan ini dibagi beberapa tahap, untuk tahap awal ruang hanya diisi 54 anggota DPRD. Setelah mereka kelar memilih, tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya memilih wagub.

Panlih tak merubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD.

Kemudian disediakan tempat untuk 5 saksi dari masing-masing partai pengusung, 9 kursi panitia pemilihan, serta 5 kursi bagi pimpinn dewan. Sehingga total keseluruhan mereka yang ada di dalam ruangan tak lebih dari 100 orang.

Baca Juga

IPW Desak Kapolda Metro Harus Batalkan Pemilihan Wagub DKI

Andyka menyampaikan, kamera pendeteksi panas dipasang, sebelum masuk ruangan juga diminta menggunakan hand sanitizer.

"Kita menata cukup baik dengan protokoler yang cukup baik juga. Memang, dalam ruangan kita tata bahwa jarak antar meja yang mulanya diisi dua orang, sekarang hanya diisi satu orang saja. Di dalam ruangan tidak lebih dari 100," ungkap dia.

Agenda ini tertutup bagi media yang mau meliput langsung. DPRD DKI menggantinya dengan menyediakan kanal live streaming yang hanya bisa diakses di pressroom Balai Kota DKI. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan