IPW Desak Kapolda Metro Harus Batalkan Pemilihan Wagub DKI

MerahPutih.Com - Indonesia Police Watch (IPW ) meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana mematuhi maklumat Presiden Jokowi dan Kapolri, Idham Azis agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat virus corona.

Untuk itu, Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mendesak Kapolda bersikap tegas kepada Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI yang bakal digelar Senin (6/4) besok.

Baca Juga:

Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

Neta menilai, penetapan pendamping Anies bukan lah yang penting dan urgen bagi warga DKI saat ini. Terlebih, selama tidak ada wagub juga tak masalah bagi masyarakat maupun gubernur Anies, semua bisa berjalan normal.

Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah kesehatan warga ibu kota dan seharusnya kegiatan yang sifatnya berkumpul ditunda dahulu.

"Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia," tegas dia.

Selain itu, kata dia, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

"Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan pilwagub, berarti kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali," ucap dia.

Baca Juga:

Nurmansjah Lubis: Harusnya Pilwagub Digelar Saat Jakarta Aman dari Corona

Karena tidak dihargai lagi Kapolda, lanjut dia, sebaiknya Kapolri Idham Aziz harus segera mencabut maklumat tersebut.

"Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan, sama halnya itu tidak ada maklumat dan makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Pilkada Ditunda, Komnas HAM Ingatkan Jaminan Kesehatan Pemilih dan Penyelenggara Pemilu