Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 05 April 2020
  Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

Ketua Panlih Wagub DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah . Foto: @PSI_Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Senin 6 April 2020 besok Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) akan menggelar pelaksanaan penetapan pendamping Gubernur Anies dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jakarta Pusat.

Namun sayangnya agenda yang ditunggu-tunggu warga DKI selama 19 bulan ini tertutup bagi masyarakat dan awak media.

Baca Juga:

Nurmansjah Lubis: Harusnya Pilwagub Digelar Saat Jakarta Aman dari Corona

"Sifatnya sama kaya (kegiatan visi-misi) kita tertutup steril. Ya nanti hasil tappingnya semua di pos di kanal DPRD kita sebar ke jurnalis," kata Ketua Panlih Cawagub DKI, Farazandi Fidinansyah di Jakarta.

Panlih Wagub DKI mengungkapkan pemilihan wagub dilangsungkan secara tertutup
Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Bahkan beberapa waktu lalu acara itu dijanjikan akan disediakan sejumlah layar lebar bagi publik di depan ruang pemilihan, namun hal tersebut urung juga dilakukan.

"Ga ada layar, steril. Karena protapnya emang begitu. Kita mengikuti anjuran," jelas Farazandi.

Parahnya lagi aturan tersebut merupakan arahan pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih, bukan kesepakatan di dalam tata tertib (tatib) pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

"Dari ketua DPRD. Karena kita sudah berdiskusi dengan ketua DPRD. Tidak ada di tatib memang," ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Farazandi menerangkan, dalam mekanisme pemilihan ini dibagi beberapa tahap, untuk tahap awal ruang hanya diisi 54 anggota DPRD DKI. Setelah mereka kelar memilih tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya ke dua cawagub.

Farazandi menyampaikan, Panlih tak merubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD.

Baca Juga:

Pasien COVID-19 di Solo Bertambah, PDP Tembus 41 Orang

"Pokoknya yang kami sedang siapkan ini teknisnya minimal 54 di dalam kita sosial distancing meja-meja steril ga ada yang lain, hanya paling pak gubernur cawagub dan pimpinan dewan, sisanya akan kita transit di ruangan steril," tutupnya.

Adapun sudah ada dua nama cawagub di tangan DPRD DKI yakni Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmasnjah Lubis dari PKS.(Asp)

Baca Juga:

Pilkada Ditunda, Komnas HAM Ingatkan Jaminan Kesehatan Pemilih dan Penyelenggara Pemilu

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan