Giliran PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Usung Anies Baswedan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 Desember 2022
Giliran PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Usung Anies Baswedan

Tim kecil dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS saat bertemu Anies Baswedan, Selasa (25/10/2022). ANTARA/HO-DPP Partai NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peluang koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Gerindra di Pilpres 2024 masih terbuka. Namun kali ini, PKS lebih memilih berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, pada Pilpres 2014 dan 2019 partainya telah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres yang merupakan Ketua Umum Gerindra.

"Nah, untuk 2024 saatnya bergantian. Giliran Gerindra yang kami ajak untuk ikut pilihan dari PKS nanti jika Koalisi Perubahan dideklarasikan," kata Kholid kepada wartawan, Senin (5/12).

Baca Juga:

Dasco Ungkap Koalisi Gerindra-PKS Masih Terbuka di Pemilu 2024

Peluang rujuk dengan Gerindra sebelumnya telah disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Ia merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang berharap bisa menjalin koalisi di Pilpres 2024.

Menurut Kholid, saat ini PKS sangat terbuka dengan semua parpol, termasuk Gerindra. Akan tetapi, saat ini PKS terus berkomunikasi intensif dengan NasDem dan Demokrat untuk membentuk Koalisi Perubahan.

"Tentu Koalisi Perubahan juga inklusif, membuka peluang bergabungnya partai-partai lain, termasuk Gerindra," ujar Kholid.

Baca Juga:

Demokrat-PKS Tolak Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Partai Gerindra diketahui berkoalisi dengan PKB di Pilpres 2024. Namun, kedua parpol belum sepakat mengenai capres dan cawapres. Gerindra dan PKB masih ngotot mengajukan orang nomor satu di partainya yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres.

Di sisi lain, PKS, NasDem dan Demokrat masih terus mewacanakan Koalisi Perubahan. Meski sepakat mendukung Anies yang dideklarasikan NasDem sebagai capres, namun PKS dan Demokrat belum sepakat mengenai cawapres. (Pon)

Baca Juga:

Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres

#PKS #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan