Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 05 April 2023
Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menilai masih terlalu dini untuk membahas sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam wacana koalisi besar.

Wacana koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Baca Juga:

Respons Puan Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana koalisi besar yang muncul dalam pertemuan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) baru pada tahap penjajakan awal.

"Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Dalam kesempatan ini, Dasco juga merespons soal PDI Perjuangan (PDIP) yang tertarik dengan wacana koalisi besar namun harus mendapatkan posisi capres.


Baca Juga:

Golkar Dukung Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR


Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, apa pun yang disampaikan dalam wacana koalisi besar harus dibicarakan bersama-sama, sehingga bisa dikatakan sebagai koalisi besar.

"Tentunya kan semua harus dibicarakan secara bersama-sama. Baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada," imbuhnya.

Oleh karena itu, anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini enggan menanggapi mengenai sosok capres dan cawapres.

"Karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad #Pilpres #Koalisi Pilpres #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - 2 jam, 23 menit lalu
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Bagikan