Respons Puan Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 April 2023
Respons Puan Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (4/4/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana koalisi besar yang terdiri dari lima parpol yakni, Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB di Pilpres 2024.

Wacana koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjawab diplomatis terkait wacana tersebut. Puan mengatakan, partai banteng moncong putih akan mendukung rencana tersebut.

Baca Juga:

Golkar Dukung Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR

“Yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat, PDI Perjuangan pasti akan mendukung hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Kendati demikian, Puan mengingatkan agar koalisi besar lahir dari semangat kesamaan visi-misi antarparpol dan cita-cita bersama membangun Indonesia.

“Jadi, ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi dan misi yang sama untuk Indonesia,” ujar Puan.

Baca Juga:

Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

Diketahui, KIB hingga kini belum memutuskan pasangan capres-cawapres dan rencana akan diputuskan menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Begitu pula dengan KIR yang menyerahkan penentuan pasangan capres-cawapres kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Sementara, Koalisi Perubahan yang digagas Partai NasDem, Demokrat dan PKS baru menyepakati bakal capres, yakni Anies Baswedan.

Sedangkan PDIP meskipun tokoh dengan elektabilitas capres tertinggi saat ini adalah kader banteng, Ganjar Pranowo, tetap masih menunggu keputusan dari Ketum Megawati Soekarnoputri. (Pon)

Baca Juga:

Tantangan Koalisi Besar Leburan KIB-KIR Versi PKB

#Puan Maharani #PDIP #Koalisi Pilpres #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Bagikan