Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penyusunan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial di tengah ancaman tekanan global yang berkelanjutan.
DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dengan mempertimbangkan berbagai risiko ekonomi luar negeri pada masa persidangan ini.
Baca juga:
Isu APBN 2026 Tinggal Rp 120 Triliun Dibantah, DPR Ungkap Fakta Sebenarnya
Tantangan Global dan Kualitas Pertumbuhan
Penyusunan kebijakan fiskal mendatang menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Fokus utama tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada esensi pertumbuhan yang mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan, Selasa (12/5).
Penajaman Belanja dan Sektor Prioritas
Kondisi ekonomi global saat ini memberikan dampak langsung terhadap fleksibilitas anggaran negara. Meskipun pemerintah memiliki kewajiban melanjutkan pembangunan nasional, ruang fiskal yang tersedia saat ini cenderung semakin terbatas.
Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi dan penajaman belanja agar program-program strategis tetap berjalan optimal.
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi tetap menjadi garda terdepan dalam alokasi anggaran.
Baca juga:
Kendalikan APBN, MBG Pada Sabtu dan Libur Sekolah Dihentikan
“Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat,” tegas Puan.
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 resmi dimulai pada 12 Mei 2026 hingga 21 Juli 2026. Seluruh anggota dewan mendapatkan imbauan untuk menjalankan fungsi kedaulatan rakyat secara penuh demi menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
