Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024-2029.
Puan menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan perlu segera ditindaklanjuti pemerintah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Puan mengatakan DPR akan memastikan kinerja pemerintah berdampak terhadap perbaikan kehidupan rakyat.
Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online,
Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Kebakaran Hutan hingga Dampak Kemarau Panjang
Selain persoalan hukum, ketenagakerjaan, dan transportasi online, Puan juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan.
DPR turut memberi perhatian terhadap dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian.
Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menjalankan fungsi DPR, baik dalam bidang legislasi maupun pengawasan.
Baca juga:
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Tata Kelola Anggaran dan Pendidikan Jadi Sorotan
Puan juga menekankan perhatian DPR terhadap tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional.
“Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Menurut Puan, berbagai persoalan tersebut akan menjadi bagian dari perhatian DPR dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Baca juga:
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Prabowo Sampaikan Pengantar RUU APBN 2027
Rapat pembukaan masa persidangan turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo kemudian menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR.
Penyampaian tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. (Pon)
