Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 April 2023
Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

Konferensi pers usai acara Silaturahmi Ramadhan Bersama Presiden RI di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Silaturahmi Ramadan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), digadang-gadang akan menghasilkan koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan wacana pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) terbuka pula bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Baca Juga:

Tantangan Koalisi Besar Leburan KIB-KIR Versi PKB

"Ya, kita terbuka saja (PDIP bergabung), kan kita namanya judulnya membangun koalisi besar. Kalau kemudian pada akhirnya makin besar koalisinya makin bagus," kata Doli.

Ia menghormati sikap PDIP yang sementara ini masih berupaya membangun poros tunggal dengan tidak menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk Pilpres 2024.

"Sementara ini kan yang (sudah) ketemu KIB dan KIR, kan kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi mereka bisa mengambil kekuatan sendiri, dan itu kita hormati," ujarnya.

Doli menyebut, ihwal dukungan yang diberikan untuk mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) juga masih perlu digodok dengan mengutamakan konsepsi bersama dalam merealisasikan koalisi besar terlebih dahulu.

"Bagaimana ini menyamakan frekuensi dulu, kemudian nanti baru bicara (capres-cawapres), toh juga sama kan yang ditunggu-tunggu soal capres dan cawapresnya. Nanti, kalau nanti koalisi ini bisa terjadi," ucapnya.

Partai Golkar, tegas ia, masih konsisten untuk mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Golkar sampai sekarang saya bilang berkali-kali, kami tuh belum pernah mencabut keputusan bahwa Airlangga itu capres kami, dan tidak pernah ada pembicaraan atau diskusi alternatif lain selain itu sampai saat ini," tuturnya.

Doli mengaku menghormati pula otoritas masing-masing parpol dalam mengambil keputusan terkait figur potensial yang akan dimajukannya pada Pilpres 2204.

Ia menyebut, keputusan untuk akhir soal bakal capres-cawapres akan dibahas pada babak terakhir apabila koalisi besar jadi terbentuk.

"Nanti pada saat bergabung dengan KIB, pasti akan dibicarakan ulang lagi semuanya. Di situ (koalisi besar) nanti akan dibicarakan aspirasi dari masing-masing parpol dan kemudian didiskusikan secara bersama," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, pihaknya membuka pula kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi besar dari KIB dan Koalisi KIR.

"PDI Perjuangan sejak awal memang akan bergotong royong, bersama-sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama, baik dengan Golkar, baik dengan PPP, maupun PAN, maupun Gerindra, dan PKB, semua partai. Makanya, Mbak Puan (Puan Maharani) juga bersilaturahmi," kata Said. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi akan Jadi King Maker di Koalisi Besar, Prabowo Capresnya

#PDIP #Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan