Gerindra Minta PDIP dan PSI Akhiri Drama Interpelasi Formula E
Foto udara lintasan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) yang telah diaspal di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu(13/4). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menjadwalkan kembali rapat paripurna Interpelasi Formula E yang sempat tertunda beberapa waktu lalu.
Terkait rencana tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan pihaknya akan tetap menolak Interpelasi Formula E.
Baca Juga
"Kami tetap pada pegangan pendirian kami semula, tidak akan ikut. Kalau ada yang mau seperti itu, kan hak politik kami, tidak boleh juga ganggu. Kami apresiasi aja, tapi kami tidak ikut. Silakan jalan," tegas Syarif di Jakarta, Kamis (21/4)
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu meminta agar kedua fraksi yaitu PDIP dan PSI segera mengakhiri drama interpelasi Formula E.
"Justru saya mau mengajak kepada pengusul. Tadi ngajak ya ke pihak penolak, saya ajak lagi, sudahlah, cukup. Drama ini berakhirlah sudah," katanya.
Baca Juga
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan rapat paripurna interpelasi Formula E setelah Hari Raya Idul Fitri.
Rapat paripurna interpelasi Formula E kemungkinan kembali digelar setelah 9 Mei 2022.
"Habis Lebaran ya. Kalau sekarang kan mepet waktunya," Kata Prasetio kepada wartawan, Senin (18/4).
Prasetio mengatakan, akan mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) secepat mungkin untuk menghelat rapat paripurna interpelasi Formula E.
"Iya di Bamus, diagendakan dulu," ujarnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?