Gerindra Minta PDIP dan PSI Akhiri Drama Interpelasi Formula E
Andika Pratama - Kamis, 21 April 2022
Foto udara lintasan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) yang telah diaspal di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu(13/4). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menjadwalkan kembali rapat paripurna Interpelasi Formula E yang sempat tertunda beberapa waktu lalu.
Terkait rencana tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan pihaknya akan tetap menolak Interpelasi Formula E.
Baca Juga
"Kami tetap pada pegangan pendirian kami semula, tidak akan ikut. Kalau ada yang mau seperti itu, kan hak politik kami, tidak boleh juga ganggu. Kami apresiasi aja, tapi kami tidak ikut. Silakan jalan," tegas Syarif di Jakarta, Kamis (21/4)
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu meminta agar kedua fraksi yaitu PDIP dan PSI segera mengakhiri drama interpelasi Formula E.
"Justru saya mau mengajak kepada pengusul. Tadi ngajak ya ke pihak penolak, saya ajak lagi, sudahlah, cukup. Drama ini berakhirlah sudah," katanya.
Baca Juga
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan rapat paripurna interpelasi Formula E setelah Hari Raya Idul Fitri.
Rapat paripurna interpelasi Formula E kemungkinan kembali digelar setelah 9 Mei 2022.
"Habis Lebaran ya. Kalau sekarang kan mepet waktunya," Kata Prasetio kepada wartawan, Senin (18/4).
Prasetio mengatakan, akan mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) secepat mungkin untuk menghelat rapat paripurna interpelasi Formula E.
"Iya di Bamus, diagendakan dulu," ujarnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR