Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 April 2022
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta bersikeras untuk melanjutkan rapat paripurna hak interpelasi Formula E untuk menanyakan secara detail kepada Gubernur Anies Baswedan.

Hari ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono dan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo pun mendorong Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi untuk segera gelar interpelasi.

"Hari ini saya kedatangan Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi (PDIP) untuk mempertanyakan setelah selesainya masa pemeriksaan BK. Jadi, akan saya laksanakan, nanti akan saya bamuskan secepat mungkin. Bisa besok, bisa lusa," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Baca Juga:

PDIP Dorong Bamus DPRD Gelar Agenda Interpelasi Formula E Pekan Depan

Meskipun saat ini pembangunan sirkuit Formula E terus berjalan, bahkan pengaspalan sudah rampung, hal ini tak menyurutkan niat PDIP untuk kembali menggulirkan interpelasi.

Sebab, interpelasi adalah hak bertanya DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam hal ini, DPRD akan meminta transparansi Anies terhadap commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang digelontorkan dari APBD DKI, proses pinjaman kepada Bank DKI, hingga studi kelayakan penyelenggaraan Formula E.

Baca Juga:

Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna

"Saya kan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, sebagai anggota dewan. Ada satu situasi temuan audit BPK. Saya tanya di forum resmi, namanya interpelasi. Mau mempertanyakan sama dia. Kalau dia bisa hargai orang, saya juga bisa hargai dia, begitu juga sebaliknya," ungkap Prasetyo.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD mengumumkan putusan atas laporan empat Wakil Ketua DPRD DKI dan tujuh fraksi yang melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E.

Hasil pemeriksaan, BK DPRD DKI memutuskan bahwa Prasetyo selaku terlapor dinyatakan tidak melanggar kode etik DPRD DKI Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan