Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Zulfikar Sy - Rabu, 13 April 2022
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta bersikeras untuk melanjutkan rapat paripurna hak interpelasi Formula E untuk menanyakan secara detail kepada Gubernur Anies Baswedan.
Hari ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono dan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo pun mendorong Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi untuk segera gelar interpelasi.
"Hari ini saya kedatangan Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi (PDIP) untuk mempertanyakan setelah selesainya masa pemeriksaan BK. Jadi, akan saya laksanakan, nanti akan saya bamuskan secepat mungkin. Bisa besok, bisa lusa," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Baca Juga:
PDIP Dorong Bamus DPRD Gelar Agenda Interpelasi Formula E Pekan Depan
Meskipun saat ini pembangunan sirkuit Formula E terus berjalan, bahkan pengaspalan sudah rampung, hal ini tak menyurutkan niat PDIP untuk kembali menggulirkan interpelasi.
Sebab, interpelasi adalah hak bertanya DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam hal ini, DPRD akan meminta transparansi Anies terhadap commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang digelontorkan dari APBD DKI, proses pinjaman kepada Bank DKI, hingga studi kelayakan penyelenggaraan Formula E.
Baca Juga:
Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna
"Saya kan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, sebagai anggota dewan. Ada satu situasi temuan audit BPK. Saya tanya di forum resmi, namanya interpelasi. Mau mempertanyakan sama dia. Kalau dia bisa hargai orang, saya juga bisa hargai dia, begitu juga sebaliknya," ungkap Prasetyo.
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD mengumumkan putusan atas laporan empat Wakil Ketua DPRD DKI dan tujuh fraksi yang melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E.
Hasil pemeriksaan, BK DPRD DKI memutuskan bahwa Prasetyo selaku terlapor dinyatakan tidak melanggar kode etik DPRD DKI Jakarta. (Asp)
Baca Juga:
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?