Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta bersikeras untuk melanjutkan rapat paripurna hak interpelasi Formula E untuk menanyakan secara detail kepada Gubernur Anies Baswedan.
Hari ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono dan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo pun mendorong Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi untuk segera gelar interpelasi.
"Hari ini saya kedatangan Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi (PDIP) untuk mempertanyakan setelah selesainya masa pemeriksaan BK. Jadi, akan saya laksanakan, nanti akan saya bamuskan secepat mungkin. Bisa besok, bisa lusa," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Baca Juga:
PDIP Dorong Bamus DPRD Gelar Agenda Interpelasi Formula E Pekan Depan
Meskipun saat ini pembangunan sirkuit Formula E terus berjalan, bahkan pengaspalan sudah rampung, hal ini tak menyurutkan niat PDIP untuk kembali menggulirkan interpelasi.
Sebab, interpelasi adalah hak bertanya DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam hal ini, DPRD akan meminta transparansi Anies terhadap commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang digelontorkan dari APBD DKI, proses pinjaman kepada Bank DKI, hingga studi kelayakan penyelenggaraan Formula E.
Baca Juga:
Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna
"Saya kan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, sebagai anggota dewan. Ada satu situasi temuan audit BPK. Saya tanya di forum resmi, namanya interpelasi. Mau mempertanyakan sama dia. Kalau dia bisa hargai orang, saya juga bisa hargai dia, begitu juga sebaliknya," ungkap Prasetyo.
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD mengumumkan putusan atas laporan empat Wakil Ketua DPRD DKI dan tujuh fraksi yang melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E.
Hasil pemeriksaan, BK DPRD DKI memutuskan bahwa Prasetyo selaku terlapor dinyatakan tidak melanggar kode etik DPRD DKI Jakarta. (Asp)
Baca Juga:
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
