PSI Kukuh Pertanyakan Commitment Fee Formula E


Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta terus dikebut dengan capaian terakhir pada 25 Maret 2022 mencapai 87,9 persen di Ancol, Jakarta, Rabu (6/4). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial/dewa
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum mau menyerah mengejar transparasi Commitment Fee Formula E sebesar Rp 560 miliar meskipun event balap mobil listrik itu rampung digelar.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad menegaskan, dorongan kelanjutan Rapat Hak Interpelasi Formula E itu bukan semata-mata hanya menanyakan kejelasan detail penyelenggaraan Formula E, tapi juga akan menanyakan soal pendanaan.
Baca Juga
"Fokus interpelasi ini bukan fokus pada balapannya, tapi fokus pada penggunaan uangnya. Jadi, mau nanti balapan berjalan dan selesai, kita tetap pertanyakan," kata Idris di Jakarta, Rabu (20/4).
Idris menuturkan, pihaknya tak mempermasalahkan balapan mobil listrik tersebut. Mengingat, tujuan adanya usulan interpelasi ini untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakart Anies Baswedan mengenai penggunaan APBD DKI tahun 2019 dan 2020 untuk pembayaran commitment fee.
"Tanggung jawab Rp 560 miliar yang dipakai dari APBD Dispora untuk membayar commitment fee, itu permasalahannya. Jadi, di awal kami menegaskan bukan kontra balapannya, tapi kami fokus terhadap kejelasan penggunaan anggaran," papar Idris.
Baca Juga
Pengembang Belum Bisa Pastikan Kapan Arena Formula E Selesai Dibangun
Selain commitment fee, hak interpelasi juga akan digunakan DPRD untuk mempertanyakan kejelasan revisi studi kelayakan (feasibility study) yang harus diperbaiki karena pelaksanaan ditunda dari tahun 2020.
"Potensi bisnisnya, potensi return berapa, keuntungan berapa, dari Rp 560 miliar keuntungan buat apa aja, rencananya dan dalam 3 tahun potensi keuntungan juga harus dibahas," tutup Idris. (Asp)
Baca Juga
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
