PSI Kukuh Pertanyakan Commitment Fee Formula E
Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta terus dikebut dengan capaian terakhir pada 25 Maret 2022 mencapai 87,9 persen di Ancol, Jakarta, Rabu (6/4). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial/dewa
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum mau menyerah mengejar transparasi Commitment Fee Formula E sebesar Rp 560 miliar meskipun event balap mobil listrik itu rampung digelar.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad menegaskan, dorongan kelanjutan Rapat Hak Interpelasi Formula E itu bukan semata-mata hanya menanyakan kejelasan detail penyelenggaraan Formula E, tapi juga akan menanyakan soal pendanaan.
Baca Juga
"Fokus interpelasi ini bukan fokus pada balapannya, tapi fokus pada penggunaan uangnya. Jadi, mau nanti balapan berjalan dan selesai, kita tetap pertanyakan," kata Idris di Jakarta, Rabu (20/4).
Idris menuturkan, pihaknya tak mempermasalahkan balapan mobil listrik tersebut. Mengingat, tujuan adanya usulan interpelasi ini untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakart Anies Baswedan mengenai penggunaan APBD DKI tahun 2019 dan 2020 untuk pembayaran commitment fee.
"Tanggung jawab Rp 560 miliar yang dipakai dari APBD Dispora untuk membayar commitment fee, itu permasalahannya. Jadi, di awal kami menegaskan bukan kontra balapannya, tapi kami fokus terhadap kejelasan penggunaan anggaran," papar Idris.
Baca Juga
Pengembang Belum Bisa Pastikan Kapan Arena Formula E Selesai Dibangun
Selain commitment fee, hak interpelasi juga akan digunakan DPRD untuk mempertanyakan kejelasan revisi studi kelayakan (feasibility study) yang harus diperbaiki karena pelaksanaan ditunda dari tahun 2020.
"Potensi bisnisnya, potensi return berapa, keuntungan berapa, dari Rp 560 miliar keuntungan buat apa aja, rencananya dan dalam 3 tahun potensi keuntungan juga harus dibahas," tutup Idris. (Asp)
Baca Juga
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI