Fraksi PKS: Pengungkapan Kasus e-KTP Jangan Jadi Ajang Balas Dendam
 Zulfikar Sy - Sabtu, 18 Maret 2017
Zulfikar Sy - Sabtu, 18 Maret 2017 
                Refrizal (ketiga kanan)saat diskusi "Perang Politik E-KTP" di Warung Daun Cikini. (MP/Dery Ridwansah)
Anggota DPR Fraksi PKS Refrizal mendesak agar KPK segera membongkar skandal pengadaan e-KTP yang telah merugikan negara hingga Rp2,3 Triliun. KPK harus memproses hukum sejumlah politisi Senayan yang diduga menerima fee proyek tersebut.
"Tidak boleh tebang pilih, kredibelitas KPK dipertaruhkan untuk membongkar kasus. Jangan hanya sosok teknis saja," ujarnya saat diskusi bertajuk "Perang Politik E-KTP" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3).
Seperti diketahui, sejumlah anggota Komisi II DPR periode 2009/2014 menerima uang dari proyek pengadaan e-KTP. Refrizal pun menegaskan agar KPK tidak takut mengungkap hal itu.
"Harus diproses hukum, tapi jangan dijadikan balas dendam rezim," tegasnya.
Untuk itu, PKS siap mendukung dan berada di belakang KPK. "PKS akan mendukung dan berada di belakang KPK untuk kasus ini. Apalagi, kasus ini mengindikasikan keterlibatan nama-nama besar," pungkasnya.
Berita terkait kasus korupsi e-KTP baca juga: Kasus E-KTP, Hakim Cecar Chairuman Harahap Dengan Tanda Terima Uang
Bagikan
Berita Terkait
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
 
                      Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
 
                      Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
 
                      ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
 
                      Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
 
                      MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
 
                      Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
 
                      Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, Komisi XIII DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
 
                      KPK Pastikan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui Singapura
 
                      Pemerintah Hadapi Kendala Pulangkan Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
 
                      




