Formappi Nilai Fungsi Banggar DPR Mandul Dipimpin Puan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 31 Desember 2021
Formappi Nilai Fungsi Banggar DPR Mandul Dipimpin Puan

Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja setahun DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam catatan Formappi, DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani menunjukkan bahwa fungsi anggaran dinilai belum cukup signifikan perannya. Hal itu dapat dilihat dari peran Badan Anggaran (Banggar) DPR yang nyaris tidak mengkritisi masalah anggaran.

Baca Juga

DPR Ingatkan 272 Plt Kepala Daerah Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

Pernyataan tegas itu disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi daring bertajuk "Catatan Akhir Tahun Fungsi Anggaran: Keterbukaan versus Ketertutupan" pada Kamis (30/12).

"Saya kira belum ada suara yang cukup signifikan dari Banggar misalnya untuk mengkritisi atau memberikan sumbangsih dalam proses pembahasan anggaran yang dilakukan DPR bersama pemerintah," ucap Lucius.

"Bahkan kalau mau jujur, kita tidak pernah mendengar ada suara khusus dari Banggar ini," imbuhnya.

Baca Juga

Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri

Lucius menjelaskan, terdapat banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini. Mulai dari masalah APBN yang disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah itu dalam prosesnya publik tidak banyak mendapatkan informasi.

"Ini berbeda betul di fungsi legislasi. Kita melihat bahwa peran Badan Legislasi (Baleg) itu sangat dominan sebagai koordinator dari DPR dalam hal proses pembahasan inflasi di DPR," ucapnya.

Menurut Lucius, Banggar juga harus memainkan peranannya seperti Baleg. Sehingga, peran dan fungsi DPR betul-betul dijalankan sesuai amanat UUD 1945.

"Kita saksikan bersama sejauh ini saya kira belum ada suara yang cukup signifikan. Yang lebih banyak terlihat dominasi pemerintah di dalam proses pembahasan, misalnya berbagai inisiatif terkait misalnya refocusing dan realokasi anggaran itu juga muncul dari pemerintah," tutup Lucius. (Knu)

Baca Juga

Kinerja DPR 2021 Versi Formappi: Tumpul, Tak Kritis dan Hanya Jadi 'Stempel'

#Formappi #Lucius Karus #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan