Formappi Nilai Fungsi Banggar DPR Mandul Dipimpin Puan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 31 Desember 2021
Formappi Nilai Fungsi Banggar DPR Mandul Dipimpin Puan

Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja setahun DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam catatan Formappi, DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani menunjukkan bahwa fungsi anggaran dinilai belum cukup signifikan perannya. Hal itu dapat dilihat dari peran Badan Anggaran (Banggar) DPR yang nyaris tidak mengkritisi masalah anggaran.

Baca Juga

DPR Ingatkan 272 Plt Kepala Daerah Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

Pernyataan tegas itu disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi daring bertajuk "Catatan Akhir Tahun Fungsi Anggaran: Keterbukaan versus Ketertutupan" pada Kamis (30/12).

"Saya kira belum ada suara yang cukup signifikan dari Banggar misalnya untuk mengkritisi atau memberikan sumbangsih dalam proses pembahasan anggaran yang dilakukan DPR bersama pemerintah," ucap Lucius.

"Bahkan kalau mau jujur, kita tidak pernah mendengar ada suara khusus dari Banggar ini," imbuhnya.

Baca Juga

Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri

Lucius menjelaskan, terdapat banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini. Mulai dari masalah APBN yang disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah itu dalam prosesnya publik tidak banyak mendapatkan informasi.

"Ini berbeda betul di fungsi legislasi. Kita melihat bahwa peran Badan Legislasi (Baleg) itu sangat dominan sebagai koordinator dari DPR dalam hal proses pembahasan inflasi di DPR," ucapnya.

Menurut Lucius, Banggar juga harus memainkan peranannya seperti Baleg. Sehingga, peran dan fungsi DPR betul-betul dijalankan sesuai amanat UUD 1945.

"Kita saksikan bersama sejauh ini saya kira belum ada suara yang cukup signifikan. Yang lebih banyak terlihat dominasi pemerintah di dalam proses pembahasan, misalnya berbagai inisiatif terkait misalnya refocusing dan realokasi anggaran itu juga muncul dari pemerintah," tutup Lucius. (Knu)

Baca Juga

Kinerja DPR 2021 Versi Formappi: Tumpul, Tak Kritis dan Hanya Jadi 'Stempel'

#Formappi #Lucius Karus #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Bagikan