Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI

Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah harapan datang untuk Laksamana Yudo Margono yang selangkah lagi menduduki jabatan Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon berharap Laksamana Yudo Margono bisa memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Khususnya armada laut termasuk kapal selam mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar.

Baca Juga:

DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

"Kita mempunyai cukup masalah juga di armada laut, yang perlu diperkuat gitu termasuk, kapal selam dan lain-lain," kata Fadli Zon kepada wartawan, yang dikutip Jumat (2/12).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berkomentar mengenai masa jabatan yang hanya setahun dianggap jadi kendala dalam persiapan Pemilu 2024.

Menurut Fadli, hal itu bukan masalah. Karena, di TNI sudah ada sistem yang berjalan, termasuk yang berkaitan dengan jadwal agenda politik.

"Terkait dengan jadwal politik, sistem sudah berjalan," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.

Baca Juga:

KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari ini

Ia berujar, masa jabatan Yudo sudah sesuai mekanisme sebagaimana Jenderal Andika Perkasa.

"Karena sistemnya kan udah jalan, kalau di TNI gitu. Jadi mestinya tidak akan ada masalah," kata Fadli.

Diketahui, Komisi I DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jumat, 2 Desember.

Uji kelayakan tersebut dijadwalkan dimulai dengan verifikasi data Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada pukul 10.00 WIB.

Dilanjutkan dengan agenda utama fit and proper test calon Panglima TNI pada pukul 13.00 WIB. Yudo Margono dipersilakan untuk memaparkan visi misi sebagai panglima TNI ke depan. (Knu)

Baca Juga:

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Sudah Diproses Hukum

#Panglima TNI #DPR RI #Fadli Zon
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan alasan pemerintah ikut turun tangan dalam menangani konflik Keraton Solo.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Bagikan