Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI
Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)
MerahPutih.com - Sejumlah harapan datang untuk Laksamana Yudo Margono yang selangkah lagi menduduki jabatan Panglima TNI.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon berharap Laksamana Yudo Margono bisa memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Khususnya armada laut termasuk kapal selam mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar.
Baca Juga:
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
"Kita mempunyai cukup masalah juga di armada laut, yang perlu diperkuat gitu termasuk, kapal selam dan lain-lain," kata Fadli Zon kepada wartawan, yang dikutip Jumat (2/12).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berkomentar mengenai masa jabatan yang hanya setahun dianggap jadi kendala dalam persiapan Pemilu 2024.
Menurut Fadli, hal itu bukan masalah. Karena, di TNI sudah ada sistem yang berjalan, termasuk yang berkaitan dengan jadwal agenda politik.
"Terkait dengan jadwal politik, sistem sudah berjalan," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Baca Juga:
KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari ini
Ia berujar, masa jabatan Yudo sudah sesuai mekanisme sebagaimana Jenderal Andika Perkasa.
"Karena sistemnya kan udah jalan, kalau di TNI gitu. Jadi mestinya tidak akan ada masalah," kata Fadli.
Diketahui, Komisi I DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jumat, 2 Desember.
Uji kelayakan tersebut dijadwalkan dimulai dengan verifikasi data Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada pukul 10.00 WIB.
Dilanjutkan dengan agenda utama fit and proper test calon Panglima TNI pada pukul 13.00 WIB. Yudo Margono dipersilakan untuk memaparkan visi misi sebagai panglima TNI ke depan. (Knu)
Baca Juga:
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Sudah Diproses Hukum
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif