DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: Dispen AL

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR Jumat (2/12) siang. Dewan pun menunggu materi khusus yang bakal dipaparkan ke Yudo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Sugiono akan melihat bagaimana rencana dan program yang akan dipaparkan Yudo kedepan.

Baca Juga:

KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari ini

"Tidak ada isu khusus yang didalami, lihat aja rencana dan program beliau pada saat nanti sudah dilaksanakan fit and proper test," kata Sugiono kepada wartawan, yang dikutip Jumat (2/12).

Terkait dengan masa jabatan satu tahun Yudo dapat menjalankan tugas, termasuk pengamanan tahapan-tahapan pemilu, Sugiono meyakini bahwa seorang prajurit sudah memahami bahwa tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Termasuk juga pengamanan pemilu, tanpa memedulikan masa tugasnya.

"Tugas terkandungnya ya menjaga keamanan pada saat pemilu, jadi mau setahun, dua bulan atau tiga bulan enggak ada masalah," imbuh Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Sugiono melihat Yudo sebagai sosok prajurit yang profesional. Sehingga, ia yakin bahwa pada saat Presiden Jokowi memilih Yudo pasti dengan pertimbangan bahwa Yudo merupakan prajurit dengan prestasi terbaik di jajarannya.

"Pak Presiden (Joko Widodo) juga pada saat mengirimkan surpres ke DPR sudah mempertimbangkan prajurit dengan prestasi yang terbaik di jajarannya," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga menyebut, DPR akan melakukan verifikasi data pribadi Yudo Margono.

Baca Juga:

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Sudah Diproses Hukum

Dalam proses itu, kata dia, akan dilakukan oleh pimpinan Komisi I DPR RI dan perwakilan fraksi di DPR RI.

"Lalu jeda, salat Jumat dan sebagainya. Pada pukul 13.30 kami akan mulai dengan fit and proper test," terang Hasanuddin.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan itu, Hasanuddin mengatakan, akan dimulai dengan paparan dari calon Panglima TNI selama 30 menit.

Setelah itu, masing-masing anggota Komisi I DPR melemparkan pertanyaan atas materi yang dijelaskan selama 20 menit.

"Kalau masih kurang ada pertanyaan lagi ditambah sesuai dengan kebutuhan, tetapi kami harapkan lebih cepat lebih bagus," jelas dia. (*)

Baca Juga:

Jenderal Andika Doakan KSAL Yudo Sukses Jalani Fit Proper Test Calon Panglima TNI

#DPR RI #Panglima TNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan