DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: Dispen AL

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR Jumat (2/12) siang. Dewan pun menunggu materi khusus yang bakal dipaparkan ke Yudo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Sugiono akan melihat bagaimana rencana dan program yang akan dipaparkan Yudo kedepan.

Baca Juga:

KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari ini

"Tidak ada isu khusus yang didalami, lihat aja rencana dan program beliau pada saat nanti sudah dilaksanakan fit and proper test," kata Sugiono kepada wartawan, yang dikutip Jumat (2/12).

Terkait dengan masa jabatan satu tahun Yudo dapat menjalankan tugas, termasuk pengamanan tahapan-tahapan pemilu, Sugiono meyakini bahwa seorang prajurit sudah memahami bahwa tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Termasuk juga pengamanan pemilu, tanpa memedulikan masa tugasnya.

"Tugas terkandungnya ya menjaga keamanan pada saat pemilu, jadi mau setahun, dua bulan atau tiga bulan enggak ada masalah," imbuh Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Sugiono melihat Yudo sebagai sosok prajurit yang profesional. Sehingga, ia yakin bahwa pada saat Presiden Jokowi memilih Yudo pasti dengan pertimbangan bahwa Yudo merupakan prajurit dengan prestasi terbaik di jajarannya.

"Pak Presiden (Joko Widodo) juga pada saat mengirimkan surpres ke DPR sudah mempertimbangkan prajurit dengan prestasi yang terbaik di jajarannya," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga menyebut, DPR akan melakukan verifikasi data pribadi Yudo Margono.

Baca Juga:

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Sudah Diproses Hukum

Dalam proses itu, kata dia, akan dilakukan oleh pimpinan Komisi I DPR RI dan perwakilan fraksi di DPR RI.

"Lalu jeda, salat Jumat dan sebagainya. Pada pukul 13.30 kami akan mulai dengan fit and proper test," terang Hasanuddin.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan itu, Hasanuddin mengatakan, akan dimulai dengan paparan dari calon Panglima TNI selama 30 menit.

Setelah itu, masing-masing anggota Komisi I DPR melemparkan pertanyaan atas materi yang dijelaskan selama 20 menit.

"Kalau masih kurang ada pertanyaan lagi ditambah sesuai dengan kebutuhan, tetapi kami harapkan lebih cepat lebih bagus," jelas dia. (*)

Baca Juga:

Jenderal Andika Doakan KSAL Yudo Sukses Jalani Fit Proper Test Calon Panglima TNI

#DPR RI #Panglima TNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - 36 menit lalu
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - 42 menit lalu
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 14 menit lalu
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Bagikan