Elektabilitas Lebih Unggul AHY, Pengamat Sebut Wajar Demokrat Tolak Yenny Wahid

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 13 Agustus 2023
Elektabilitas Lebih Unggul AHY, Pengamat Sebut Wajar Demokrat Tolak Yenny Wahid

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (11/8/2023). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat menolak mentah-mentah Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid sebagai cawapres Anies Baswedan dalam Pemiliham Umum (Pemilu) 2024.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan wajar apabila Yenny Wahid mendapatkan penolakan. Pasalnya, dari tiga partai pengusung diantaranya memiliki kandidat cawapres yang mampu mendampingi Anies. Antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketum Demokrat dan Ahmad Heryawan atau Aher dari PKS.

Baca Juga:

Pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko, AHY Mengaku Sempat Lapor Jokowi

Terlebih dari sejumlah lembaga survei elektabilitas Yenny Wahid masih belum mampu bertengger diurutan 3 besar.

"Sudah pasti dari Koalisi menolak Yenny Wahid karena Yenny Wahid dari luar yang tentu kontradiktif dengan internal KPP, dari KPP kan ada kandidat dari PKS dan Demokrat," ujar Ujang saat dihubungi, yang dikutip Minggu (13/8).

Disamping itu, kata Ujang, sosok Yenny Wahid sendiri apabila dilihat berdasarkan elektabilitas masih kalah Ketum AHY. Oleh karena itu penolakan yang disuarakan kader partai berlambang bintang merc sangat mendasar.

Baca Juga:

Gus Yahya Klaim NU Tidak Pernah Minta dan Merebut Jabatan dari Dulu

"Yenny Wahid katakanlah bukan bagian dari salah satu kader dari ketiga partai itu (NasDem, PKS dan Demokrat). Belum lagi Anies sendiri yang bukan berasal dari kader partai juga," paparnya.

Lebih lanjut dia menuturkan apabila Anies Baswedan dan Yenny Wahid tetap disandingkan khawatir akan timbul permasalahan di kubu KPP karena Capres dan Cawapres yang diusung tidak ada perwakilan dari kader ketiga partai itu.

"Buat apa ada ketua umum partai, buat apa ada kader partai jika tidak dicawapreskan. Padahal seperti AHY elektabilitasnya bersaing, lalu tidak dijadikan cawapres akan menjadi persoalan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

AHY Soal Moeldoko Ambil Alih Demokrat: Saya Maafkan tapi Tak Melupakan

#Agus Harimurti Yudhoyono #Yenny Wahid #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Olahraga
Skill Dewa Atlet Panjat Tebing Indonesia Bikin Negara Tetangga Ngiler Ingin Naturalisasi
Yenny mensyukuri loyalitas para atlet yang hingga kini masih memilih bertahan membela Merah Putih
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Skill Dewa Atlet Panjat Tebing Indonesia Bikin Negara Tetangga Ngiler Ingin Naturalisasi
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan