Dua Menteri Jadi Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Salah Pilih Anak Buah

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 Desember 2020
Dua Menteri Jadi Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Salah Pilih Anak Buah

KPK menunjukkan barang bukti dalam kasus suap bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Foto: KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, patut diacungi jempol.

Pengamat Kepolisian, Neta S Pane menilai, dijadikan tersangkanya menteri Jokowi dalam satu pekan terakhir ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan besar dalam memilih para pembantunya.

Baca Juga

KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

Sebelumnya, Menteri Kelautan Perikanan non aktif Edhy Prabowo juga ditangkap karena dugaan korupsi ekspor benih lobster (benur).

"Menteri Jokowi itu perlu dijatuhi hukuman mati," kata Neta kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12).

Kasus ditangkapnya dua menteri Jokowi dalam satu pekan terakhir ini, menurut Neta juga menunjukkan bahwa presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan besar. Terutama dalam memilih para pembantunya.

Kesalahan Jokowi dalam memilih menteri kabinet, kata Neta, sebenarnya sudah terlihat di tahun pertama kepemimpinannya di periode kedua.

"Bahkan Jokowi berencana mereshuffle kabinetnya tapi selalu batal hingga kedua menterinya ditangkap KPK," ujar Neta.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane desak Polri bebaskan Ruslan Buton (MP/Fadhli)i)
Ketua Presidium IPW Neta S Pane (MP/Fadhli)i)

Artinya, tambah Neta, jika Jokowi tak segera mereshuffle kabinetnya dikhawatirkan akan makin banyak menteri Jokowi yang ditangkap KPK.

Menurut Neta, hukuman mati juga akan membuat efek jera bagi pejabat lain, agar tidak lagi korupsi. IPW juga berkeyakinan jika KPK dan pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman mati kepada menteri kelautan dan menteri sosial tersebut.

"Maka rakyat akan mendukungnya," ujar Neta.

Neta mengatakan kepimimpinan Komjen Firli Bahuri di KPK patut diacungi jempol.

Baca Juga

Desakan Hukuman Mati Bagi Mensos Juliari

Dalam dua pekan terakhir lembaga anti rasuah itu berhasil membongkar kasus korupsi dua orang hebat atau dua menteri di Kabinet Presiden Jokowi.

Hal ini akan membuat pejabat korup yang lain, merasa terancam. IPW menilai, tentu tak mudah untuk meringkus dua menteri yang sangat dekat dengan kekuasaan.

" Tapi sebagai jenderal bintang tiga Polri, Firli sudah membuktikan bahwa dirinya bisa. Sebab, kinerja Firli akan membuat para pejabat lain yang korup 'makin ngeri ngeri sedap'," katanya.

Sebab, Menteri Kelautan yang notabene orang dekatnya Prabowo Subianto, tokoh oposisi yang sudah merapat ke Presiden Jokowi berhasil diringkus Firli.

"Lalu yang kedua, Menteri Sosial yang notabene orang dekatnya Ketua Umum PDIP Megawati," ujar pria yang juga wartawan senior ini.

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan, pelaku korupsi dana bansos Corona bisa diancam dengan hukuman mati.

Ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Juliari jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam beberapa kesempatan Filri juga kerap mengancam semua pihak agar tak menyalahgunakan bantuan sosial, sebab ancaman hukumannya adalah mati.

Apalagi, Menurut Firli, pemerintah juga telah menetapkan pandemi virus Corona COVID-19 ini sebagai bencana nonalam.

Dia menyatakan, tim penyidik akan bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan adanya pelanggaran dalam Pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Juliari. Namun menurut Firli, untuk saat ini, Juliari baru dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor. (Knu)

Baca Juga

KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari

#Mensos Juliari #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Indonesia
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Nurul Ghufron, menyampaikan pemikiran ini dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Andika Pratama - Kamis, 14 Desember 2023
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Indonesia
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Andika Pratama - Rabu, 13 Desember 2023
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Indonesia
KPK Ungkap 3 Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Untuk mencegah korupsi, tiga peran domestik perempuan yang bisa dijalankan dalam pemberantasan korupsi
Andika Pratama - Selasa, 12 Desember 2023
KPK Ungkap 3 Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan