Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan senilai Rp 16,2 miliar dari kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ke negara.

Kewajiban pembayaran uang pengganti itu dibebankan terhadap Juliari usai dirinya ditetapkan bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Protes itu disampaikan Robin saat membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK.

KPK menyatakan tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) COVID-19 pada Kementerian Sosial (Kemensos).

KPK menyetor uang denda senilai Rp 500 juta yang dibayarkan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke kas negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan

Juliari bakal segera menjalani vonis 12 tahun pidana penjara atas perkara suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup," tegas Feri.

Praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19

KPK berharap putusan tersebut dapat memberikan efek jera

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal meringankan, hakim menyebut Juliari belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Menurut Hakim, Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki dan dihina oleh masyarakat.

Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.