DPRD DKI Desak SKPD Perbaiki Perencanaan Anggaran 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 November 2019
DPRD DKI Desak SKPD Perbaiki Perencanaan Anggaran 2020

Rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran. Hal itu dilakukan karena masih rendahnya materi usulan anggaran yang dipresentasikan selama hampir dua pekan terakhir.

Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 berlangsung efektif.

Baca Juga

Perluasan Waduk di Depan Rumah Pimpinan DPRD DKI Jadi Prioritas

Wakil DPRD DKI Jakarta ini mengakui, bahwa pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 yang digelar bersama SKPD terkait masih belum optimal.

"Karena memang seluruh rencana anggaran dalam KUA-PPAS harus dilengkapi dengan RKPD dan RPJMD. Memang harus dianalisis betul, karena kita tidak mungkin membahas satu persatu anggaran dalam tenggat waktu yang sempit," kata Zita Kamis (7/11).

Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)

Padahal, menurut Zita, pembahasan APBD DKI harus berpedoman terhadap aturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Aturan tersebut perlu ditegakkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Baca Juga

DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pengadaan Pasir Rp52 Miliar

"Komunikasi yang baik dan sinergitas harus dibangun. Karena DPRD dan Pemprov itu Mitra, baik buruknya ditanggung bersama," paparnya.

Dengan demikian, ia berharap agar SKPD terus berkomitmen untuk mendiskusikan seluruh pembahasan APBD mulai dari tingkat hulu, yakni draf KUA-PPAS. Sehingga, kualitas pembahasan proyeksi APBD dapat terjaga sebagaimana mestinya.

Baca Juga

Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

“Kami harap agar kami juga dilibatkan, ajak kami bicara dan bekerja sama. Karena DPRD itu kan ada 3 fungsi, harus menjalankan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi (Perda), jadi kami rasa itulah yang perlu dimaksimalkan," tutup Zita. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan