DPRD DKI Desak SKPD Perbaiki Perencanaan Anggaran 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 November 2019
DPRD DKI Desak SKPD Perbaiki Perencanaan Anggaran 2020

Rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran. Hal itu dilakukan karena masih rendahnya materi usulan anggaran yang dipresentasikan selama hampir dua pekan terakhir.

Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 berlangsung efektif.

Baca Juga

Perluasan Waduk di Depan Rumah Pimpinan DPRD DKI Jadi Prioritas

Wakil DPRD DKI Jakarta ini mengakui, bahwa pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 yang digelar bersama SKPD terkait masih belum optimal.

"Karena memang seluruh rencana anggaran dalam KUA-PPAS harus dilengkapi dengan RKPD dan RPJMD. Memang harus dianalisis betul, karena kita tidak mungkin membahas satu persatu anggaran dalam tenggat waktu yang sempit," kata Zita Kamis (7/11).

Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)

Padahal, menurut Zita, pembahasan APBD DKI harus berpedoman terhadap aturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Aturan tersebut perlu ditegakkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Baca Juga

DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pengadaan Pasir Rp52 Miliar

"Komunikasi yang baik dan sinergitas harus dibangun. Karena DPRD dan Pemprov itu Mitra, baik buruknya ditanggung bersama," paparnya.

Dengan demikian, ia berharap agar SKPD terus berkomitmen untuk mendiskusikan seluruh pembahasan APBD mulai dari tingkat hulu, yakni draf KUA-PPAS. Sehingga, kualitas pembahasan proyeksi APBD dapat terjaga sebagaimana mestinya.

Baca Juga

Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

“Kami harap agar kami juga dilibatkan, ajak kami bicara dan bekerja sama. Karena DPRD itu kan ada 3 fungsi, harus menjalankan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi (Perda), jadi kami rasa itulah yang perlu dimaksimalkan," tutup Zita. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan