Eddy Flo
MerahPutih.Com - Zita Anjani putri dari mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ditunjuk menjadi Wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Ia pun mengaku bakal membawa isu pendidikan dalam lima tahun kedepan mengemban sebagai pimpinan DPRD DKI.
Isi itu digelorakan karena Zita memiliki modal pendidikan dengan menyandang gelar Master of Science di University College London, serta gelar Diploma dari Sunshine Teachers Training.
Baca Juga:
Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Meski jadi yang paling muda diantara pimpinan DPRD DKI lainnya, Zita mengaku sama sekali tak merasa minder, berada diantara senior-seniornya.
"Pertama pendidikan karena kan background saya pendidik," kata Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Tak hanya pendidikan, isu lain yang hendak didorong politikus 29 tahun ini seputar masalah perempuan dan anak, agar kedepannya Pemprov DKI bisa menyiapkan anggaran tersendiri bagi masalah-masalah sosial di Jakarta yang bersinggungan dengan isu tersebut.
"Yang kedua, tentunya kebijakan-kebijakan dan anggaran yang pro wanita dan anak. Jadi saya mewakili wanita, satu-satunya di unsur pimpinan supaya ke depannya kebijakan juga anggaran itu bisa berpihak kepada wanita dan anak," tuturnya.
Sebagai wanita satu-satunya di kursi pimpinan dewan, Ia menginginkan berbagai kebijakan anggaran yang dibuat DPRD DKI, bisa berpihak kepada wanita dan anak.
"Jadi saya mewakili wanita, satu-satunya di unsur pimpinan, supaya ke depannya kebijakan juga anggaran bisa berpihak kepada wanita dan anak," ungkap dia.
"Jadi jangan hanya kuantitasnya aja tapi juga kualitasnya. Jadi harus berkualitas dan harus pro anak dan wanita. Namanya gender responsive," ucap Zita.
Baca Juga:
Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang
Zita menuturkan dengan jabatannya saat ini, dirinya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI baik masalah pengelolaan anggaran maupun masalah pengambilan kebijakan yang lain.
"Tentunya saya pengen, khususnya, mengawal nantinya. Kan dari unsur pimpinan kita mengawal ya. Supaya nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil entah dalam bentuk Perda atau kebijakan lainnya, atau dalam anggaran, itu betul-betul berkualitas," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
