Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 Oktober 2019
 Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Zita Anjani putri dari mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ditunjuk menjadi Wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Ia pun mengaku bakal membawa isu pendidikan dalam lima tahun kedepan mengemban sebagai pimpinan DPRD DKI.

Isi itu digelorakan karena Zita memiliki modal pendidikan dengan menyandang gelar Master of Science di University College London, serta gelar Diploma dari Sunshine Teachers Training.

Baca Juga:

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Meski jadi yang paling muda diantara pimpinan DPRD DKI lainnya, Zita mengaku sama sekali tak merasa minder, berada diantara senior-seniornya.

"Pertama pendidikan karena kan background saya pendidik," kata Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Tak hanya pendidikan, isu lain yang hendak didorong politikus 29 tahun ini seputar masalah perempuan dan anak, agar kedepannya Pemprov DKI bisa menyiapkan anggaran tersendiri bagi masalah-masalah sosial di Jakarta yang bersinggungan dengan isu tersebut.

"Yang kedua, tentunya kebijakan-kebijakan dan anggaran yang pro wanita dan anak. Jadi saya mewakili wanita, satu-satunya di unsur pimpinan supaya ke depannya kebijakan juga anggaran itu bisa berpihak kepada wanita dan anak," tuturnya.

Sebagai wanita satu-satunya di kursi pimpinan dewan, Ia menginginkan berbagai kebijakan anggaran yang dibuat DPRD DKI, bisa berpihak kepada wanita dan anak.

"Jadi saya mewakili wanita, satu-satunya di unsur pimpinan, supaya ke depannya kebijakan juga anggaran bisa berpihak kepada wanita dan anak," ungkap dia.

"Jadi jangan hanya kuantitasnya aja tapi juga kualitasnya. Jadi harus berkualitas dan harus pro anak dan wanita. Namanya gender responsive," ucap Zita.

Baca Juga:

Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Zita menuturkan dengan jabatannya saat ini, dirinya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI baik masalah pengelolaan anggaran maupun masalah pengambilan kebijakan yang lain.

"Tentunya saya pengen, khususnya, mengawal nantinya. Kan dari unsur pimpinan kita mengawal ya. Supaya nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil entah dalam bentuk Perda atau kebijakan lainnya, atau dalam anggaran, itu betul-betul berkualitas," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Kekosongan Wagub Masuk Poin Tatib DPRD DKI Jakarta

#Partai Amanat Nasional #Zulkifli Hasan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - 11 menit lalu
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan