Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk perluasan Waduk Pondok Rangon sebagai kegiatan prioritas di tahun anggaran 2020. Kegiatan itu dianggap penting lantaran sebagai upaya penanganan banjir.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengatakan, perluasan lahan waduk yang ada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur itu sangat mendesak mengingat telah terhenti pengerjaannya selama empat tahun.
Baca Juga:
Waduk di Depan Rumahnya Mangkrak 3 Tahun, Taufik Gerindra Semprot Anak Buah Anies
Apalagi, rehabilitasi Waduk Pondok Rangon merupakan permintaan dari Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Kodinator Komisi D, M Taufik karena lokasinya tepat di depan rumahnya.
“Karena ini juga merupakan masukan dari koordinator kami (Pak Taufik), ini masalah waduk di Pondok Rangon sudah bertahun-bertahun kok belum selesai, malah jadi penimbunan alat berat," ujar Nova, Kamis (7/11).
Nova memastikan, jajarannya di Komisi D akan menggelar rapat khusus untuk mendalami kegiatan yang menjadi program penanganan banjir ini. Karena itu, ia mendorong agar Dinas SDA menyiapkan kajian dan dokumen lain yang diperlukan untuk mengeksekusi pembebasan lahan di sekitar Waduk Pondok Rangon.
"Soal (Waduk Pondok Rangon) itu akan ada pendalaman khusus. Kajiannya juga harus jelas agar tidak terhambat, terhenti atau stuck, makanya perlu ada pendalaman khusus," jelas Nova.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Juaini Yusuf menjelaskan, salah satu penyebab kembali ditundanya pembebasan lahan untuk perluasan Waduk Pondok Rangon yakni upaya efisensi anggaran yang dilaksanakan tahun lalu.
Baca Juga:
Fahira Idris Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Anies "Joker"
Meski demikian ia mengaku, di 2020 pihaknya akan berupaya mengeksekusi kegiatan tersebut dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan lahan tahap I dengan luas 1.667 hektare.
Kemudian, Rp3 miliar untuk pengadaan lahan tahap II dengan luas 1.000 hektare. Total yang diusulkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 yakni Rp8 miliar.
"Kita sudah rencanakan di tahun ini (2019), berhubung kita defisit anggaran yang ada di pemda jadi kita tidak ada pembebasan, jadi akan kita programkan tahun besok (2020)," tutup Juaini.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memprotes Dinas SDA karena Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timir yang berada di depan rumahnya mangkrak selama 4 tahun.
Taufik pun mendesak SDA untuk mengajukan anggaran naturalisasi Waduk Pondok Ranggon dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020. Sehingga, nantinya waduk tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Itu mengganggu tuh, 'masa sudah tiga empat tahun gak selesai ini, Pak', saya tiap hari, saya tahu karena depan rumah saya," kata Taufik beberapa waktu lalu. (Asp)
Baca Juga:
