Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 November 2019
Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kali ini, mereka menuntut pembatalan rencana Pemprov DKI menggelar ajang mobil balap Formula E di tahun 2020 mendatang.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menilai Pemprov tidak pantas menghabiskan uang rakyat untuk menggelar Formula E di tengah kondisi APBD DKI Jakarta yang mengalami defisit.

Baca Juga

Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

"Saya turun ke masyarakat dan saya lihat masih banyak rakyat yang belum dapat akses air bersih, masih banyak rakyat hidup susah tidak punya modal usaha, gedung sekolah di Jakarta masih banyak yang belum direhabilitasi, ini malah mendadak memasukkan kegiatan triliunan untuk dipakai event panggung harian," kata Anthony di ruang Fraksi PSI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat Kamis (7/11).

Anthony menjelaskan berkaca dari negara-negara lain perhelatan balap mobil berenergi listrik ini berakhir rugi. Bahkan, lanjut dia, banyak negara yang tidak mampu melanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PSI
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

“Malu ini kalau kita gaya-gayaan internasional padahal tidak berkaitan dengan perencanaan strategis daerah di Jakarta. Saya tekankan, kalau mau gaya-gayaan dan mencari panggung jangan pakai uang rakyat. Apalagi, tidak jelas berapa proyeksi pendapatan yang kita terima. Mana kajian investasinya?” cetus Anthony.

Baca Juga

Anies Tugasi JakPro Cari Sponsor Danai Formula E

Ide acara ini dicetuskan oleh Gubernur Anies untuk mendukung program penggunaan mobil listrik yang sedang gencar dipromosikan oleh Pemprov DKI.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai kegiatan internasional tersebut tidak berkaitan dengan upaya mendorong penggunaan mobil listrik.

"Kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik. Misalnya, Pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat, beli juga ratusan bus listrik, tapi kenapa Gubernur Anies cuma bikin event panggung?” pungkas Anggara.

Baca Juga

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

PSI juga menyorot bahwa penyelenggaraan Formula E tidak ada di dokumen perencanaan, yakni di RPJMD dan RKPD. Apalagi, anggaran tersebut harus diketok DPRD dalam hitungan hari saja.

Dengan begitu, Anggara mendesak Gubernur Anies untuk meniadakan ajang Formula E. Sebab hingga kini Anies belum memaparkan secara lengkap kepada warga dan anggota dewan mengenai alasan di balik penyelenggaraan Formula E.

Baca Juga

Anies Akui Awal Ajang Formula E Tak Hasilkan Keuntungan

“Fraksi PSI meminta Formula E dibatalkan sampai ada paparan lengkap serta kajian mendalam dan meyakinkan dari Gubernur dan jajarannya," tutupnya. (Asp)

#Formula E #PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Bagikan