Headline

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 15 Agustus 2019
DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Syahrial dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Firdaus (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta mengajukan penambahan kisaran batas tertinggi (pagu) anggaran sekitar Rp934 miliar dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Syahrial pun heran atas nominal pagu anggaran balap mobil berenergi listrik itu.

Baca Juga: DPRD DKI Setujui Anggaran Rp360 Miliar Ajang Formula E

"Ini Rp934 Miliar untuk apa?" tanya Syahrial Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus.

DPRD DKI Jakarta tolak anggaran Formula E
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Syahrial dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Firdaus saat pembahasan anggaran untuk Formula E (MP/Asropih)

Firdaus pun menjelaskan dengan rinci anggara tinggi itu. Lanjut dia, selain anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E yang telah sebelumnya disahkan dalam pembahasan APBD perbaikan 2019, Dispora DKI menambahkan anggaran lagi untuk dimasukkan dalam rancangan APBD 2020.

Dalam draf yang diajukan, tertulis anggaran indikatif sebesar Rp 934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi.

Bila dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling sebesar Rp17.205) maka 22 juta poundsterling jadi Rp378,46 miliar. Kemudian 35 juta euro (1 euro Rp 15.892) menjadi Rp556,22 miliar. Total keseluruhan menjadi Rp934 miliar.

Pemprov DKI Jakarta berambisi gelar ajang balap Formula E
Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Baca Juga: Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

Mendengar penjelasan Firdaus, Syahrial pun menyarankan rencana biaya asuransi tidak dimasukkan terlebih dahulu.

"Pokoknya 22 juta poundsterling itu sudah termasuk biaya penyelenggaraan. Kalau asuransi (sebesar 35 juta euro) itu nanti kita pikirkan kalo bisa kita minta sponsor," jelas Syahrial.

Disamping itu, Firdaus mengungkapkan, pihaknya akan menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menggelar pra event Formula E.

"Saya sudah mengundang IMI untuk membicarakan teknis karena dari profesional kan IMI," tutupnya.(Asp)

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Pemerintah Gelar Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan