DPR Setujui Penjualan 2 Eks Kapal Perang

Zulfikar Sy - Selasa, 08 Februari 2022

DPR Setujui Penjualan 2 Eks Kapal Perang

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meraih penghargaan pimpinan DPR terpopuler. ANTARA/HO-DPR RI

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat paripurna DPR hari ini menyetujui penjualan dua eks kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Hal ini menindaklanjuti permohonan Presiden RI dalam suratnya kepada pimpinan DPR 11 Januari lalu.

Laporan Komisi I DPR disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto. Anton mewakili Ketua Komisi I Meutya Hafid yang kini sedang menjalani isolasi mandiri.

"Komisi I DPR memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan Kapal Teluk Penyu 513 sesuai dengan surat Presiden RI perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara,” kata Anton dalam paparannya.

Baca Juga:

Guru Besar UI: Kapal Perang Tiongkok di Natuna Utara tidak Langgar Hukum Internasional

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada peserta paripurna apakah hasil keputusan Komisi I bisa disahkan sebagai keputusan DPR RI.

“Kami menanyakan kepada sidang terhormat, apalah penjualan barang milik negara KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Penyu apakah bisa disetujui?,” tanya Dasco.

“Setuju’” sahut para anggota dewan. (Pon)

Baca Juga:

Kerahkan Kapal Perang, TNI AL Vaksinasi Warga Pulau Bawean

#Kapal Perang #DPR RI

Bagikan

Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar

Penghargaan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi atlet senior untuk menjaga performa

Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026

DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar

Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir

Selain perbaikan sistem, DPR RI mendorong sinergi yang lebih solid antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri

Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026

Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir

DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang

Kendala utama di Indonesia bukan pada kualitas dokter, melainkan pada ekosistem layanan yang mencakup transparansi biaya dan efisiensi birokrasi

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang

Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?

Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?

Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming

Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming

DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri

Penegakan hukum itu bukan hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri

DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana

Safaruddin mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 34, telah mengatur alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri terhadap ancaman

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana

KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis

Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam

Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026

KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis

Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice

Guru tersebut dilaporkan pihak orangtua murid ke kepolisian setelah memberikan nasihat kepada siswanya agar tidak mudah menyerah.

Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026

Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice

Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Anggota Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan turunnya harga minyak dunia untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026

Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan

Bagikan