DPR Peringatkan Pemerintah Tak Anggap Enteng Varian Baru COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 September 2021
DPR Peringatkan Pemerintah Tak Anggap Enteng Varian Baru COVID-19

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada penerima vaksin di Senayan City, Jakarta, Rabu (7/4/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah waspada terhadap penyebaran varian baru COVID-19.

Pemerintah, kata Mulyanto, jangan lengah dan menganggap enteng terhadap munculnya varian baru tersebut.

“Kita tidak ingin mengulang kesalahan seperti merebaknya varian Delta, yang dianggap remeh sehingga kebobolan," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Selasa (14/9).

Baca Juga:

Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Nyaris 4 Juta

Menurut Mulyanto, akibat masuknya varian Delta, banyak korban berjatuhan dan anggaran besar negara yang terserap. Kali ini, pemerintah harus lebih serius mengantisipasi kemungkinan masuk dan tersebarnya varian baru tersebut.

"Jangan sampai rakyat menjadi korban lagi,” tegas Mulyanto.

Mulyanto meminta pemerintah segera melakukan riset secara cermat terhadap karakteristik varian baru ini agar dapat diketahui dan dibuat agenda aksi pencegahan.

“Yang utama adalah pencegahan di pintu-pintu masuk bandara internasional. Jangan sampai terlambat atau lolos masuk tanpa terdeteksi,” tegas politisi PKS itu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA/HO-Kemenko PMK)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA/HO-Kemenko PMK)

Selain itu, Mulyanto mendesak pemerintah menugaskan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan jaringan laboratoriumnya melakukan penelitian untuk mendeteksi pola penyebaran varian baru ini.

“Selama ini jaringan laboratorium uji whole genome sequencing (WGS) mampu mendeteksi penyebaran varian COVID-19 yang telah ada di Indonesia,” imbuhnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga saat ini, belum ditemukan COVID-19 varian baru seperti Lamda, Mu, dan C.1.2 di Indonesia.

Budi menyebutkan, ketiga virus varian baru ini sudah menyebar di sembilan negara. Karena itu, pemerintah terus meneliti dan memantau persebarannya agar tidak masuk ke Indonesia.

Budi mengatakan, pemerintah tengah memperkuat jaringan laboratorium uji whole genome sequencing (WGS) atau tes khusus mengawasi mutasi virus.

Baca Juga:

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Budi mengatakan, percepatan memperbanyak laboratorium itu berguna agar lebih cepat mengidentifikasi adanya varian baru di Indonesia.

Budi membeberkan, saat ini sudah ada 21 jaringan laboratorium yang dapat melakukan pengetesan WGS dengan lebih canggih.

Ia mencatat sejak bulan Januari-Agustus 2021 lalu, pihaknya telah melakukan tes WGS sebanyak 6.161 spesimen. (Knu)

Baca Juga:

Masyarakat Diimbau Jangan Kebablasan Sikapi Turunnya Angka Kasus COVID-19

#COVID-19 #DPR RI #Menteri Kesehatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Bagikan