DPR Peringatkan Pemerintah Tak Anggap Enteng Varian Baru COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 September 2021
DPR Peringatkan Pemerintah Tak Anggap Enteng Varian Baru COVID-19

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada penerima vaksin di Senayan City, Jakarta, Rabu (7/4/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah waspada terhadap penyebaran varian baru COVID-19.

Pemerintah, kata Mulyanto, jangan lengah dan menganggap enteng terhadap munculnya varian baru tersebut.

“Kita tidak ingin mengulang kesalahan seperti merebaknya varian Delta, yang dianggap remeh sehingga kebobolan," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Selasa (14/9).

Baca Juga:

Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Nyaris 4 Juta

Menurut Mulyanto, akibat masuknya varian Delta, banyak korban berjatuhan dan anggaran besar negara yang terserap. Kali ini, pemerintah harus lebih serius mengantisipasi kemungkinan masuk dan tersebarnya varian baru tersebut.

"Jangan sampai rakyat menjadi korban lagi,” tegas Mulyanto.

Mulyanto meminta pemerintah segera melakukan riset secara cermat terhadap karakteristik varian baru ini agar dapat diketahui dan dibuat agenda aksi pencegahan.

“Yang utama adalah pencegahan di pintu-pintu masuk bandara internasional. Jangan sampai terlambat atau lolos masuk tanpa terdeteksi,” tegas politisi PKS itu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA/HO-Kemenko PMK)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA/HO-Kemenko PMK)

Selain itu, Mulyanto mendesak pemerintah menugaskan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan jaringan laboratoriumnya melakukan penelitian untuk mendeteksi pola penyebaran varian baru ini.

“Selama ini jaringan laboratorium uji whole genome sequencing (WGS) mampu mendeteksi penyebaran varian COVID-19 yang telah ada di Indonesia,” imbuhnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga saat ini, belum ditemukan COVID-19 varian baru seperti Lamda, Mu, dan C.1.2 di Indonesia.

Budi menyebutkan, ketiga virus varian baru ini sudah menyebar di sembilan negara. Karena itu, pemerintah terus meneliti dan memantau persebarannya agar tidak masuk ke Indonesia.

Budi mengatakan, pemerintah tengah memperkuat jaringan laboratorium uji whole genome sequencing (WGS) atau tes khusus mengawasi mutasi virus.

Baca Juga:

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Budi mengatakan, percepatan memperbanyak laboratorium itu berguna agar lebih cepat mengidentifikasi adanya varian baru di Indonesia.

Budi membeberkan, saat ini sudah ada 21 jaringan laboratorium yang dapat melakukan pengetesan WGS dengan lebih canggih.

Ia mencatat sejak bulan Januari-Agustus 2021 lalu, pihaknya telah melakukan tes WGS sebanyak 6.161 spesimen. (Knu)

Baca Juga:

Masyarakat Diimbau Jangan Kebablasan Sikapi Turunnya Angka Kasus COVID-19

#COVID-19 #DPR RI #Menteri Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Prabowo meminta layanan BPJS ditingkatkan, termasuk memangkas antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Bagikan