Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah diminta mempelajari secara baik kasus merebaknya kembali COVID-19 di Tiongkok. Ini penting dilakukan mengingat adanya informasi awal dari Presiden Jokowi bahwa akhir Desember 2022 atau awal Januari 2013 PPKM di Indonesia akan diakhiri.
"Dulu, Indonesia kan juga bebas COVID-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa," kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (26/12).
Baca Juga:
"Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi COVID-19 yang kita lalui selama lebih 2 tahun, jangan terulang lagi," sambung dia.
Saleh mengatakan, rencana pemerintah untuk mencabut PPKM bisa dimengerti. Selain, secara umum di dunia internasional kasus COVID-19 telah mereda, hal ini juga penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagaimana diketahui, banyak negara yang mengalami resesi pasca pandemi. Menurut Ketua Fraksi PAN DPR ini, pemerintah perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik.
"Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ujarnya.
Dalam konteks itu, Saleh meminta pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster sudah mencapai target minimal.
"Ini penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali," imbuhnya.
Baca Juga:
Dengan booster, lanjut dia, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan.
Kedua, pemerintah diminta untuk tetap mensosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan.
"Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit," ujarnya.
Kemudian yang ketiga, Saleh berharap pemerintah tetap selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, menurutnya, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan.
"Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
