DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Program Hilirisasi Nikel


Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto: DPR RI
MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk mengevaluasi total program hilirisasi nikel yang dinilai hanya menguntungkan investor asing dan merugikan negara.Pasalnya, produk smelter berupa Nikel Pig Iron (NPI) tersebut mendapat banyak insentif.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan program hilirisasi nikel banyak memberikan kemudahan bagi investor asing. Mulai dari harga bijih nikel yang di bawah standar internasional, bebas pajak PPN, bebas pajak ekspor, dan sebagainya.
Baca Juga
Aksi Premanisme Hambat PSN Smelter Nikel PT Ceria, Target yang Dicanangkan Jokowi Terganggu
"Pemerintah harus mengevaluasi program hilirisasi nikel secara habis-habisan agar program ini tidak sekedar menguras sumber daya mineral kita. Lalu hanya menyisakan ampasnya untuk rakyat. Sementara yang menikmati keuntungan adalah pihak investor asing," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (21/6).
Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk menjelaskan dengan gamblang berapa besar keuntungan penerimaan negara dari ekspor nikel setengah jadi seperti NPI dan Feronikel, agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti.
Baca Juga
Indonesia Raja Nikel, Presdir Ceria Sebut akan Serius Menggarap Pabrik Baterai
"Jangan-jangan kita malah nombok. Apalagi devisa yang dihasilkan juga ditengarai tidak masuk ke Indonesia tetapi di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar," ujarnya.
Karena itu, politikus PKS ini menegaskan agar model kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam pengolahan nikel harus dievaluasi secara sungguh-sungguh dan transparan.
"Karena dengan model kerjasama seperti sekarang secara ekonomi negara nombok, akibat terlalu banyak insentif yang diberikan," tegas Mulyanto. (Pon)
Baca Juga
Kuasa Hukum Pengusaha HH Protes Aparat Campuri Urusan Pembayaran Pembelian Nikel
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang

DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
